Dana Desa Turun, Kalurahan di Bantul Didorong Tetap Atasi Stunting

Harianjogja.com, BANTUL — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Kabupaten Bantul mendorong seluruh pemerintah kalurahan tetap mengalokasikan anggaran penanganan stunting dalam APBKal 2026, meski dana desa tahun ini mengalami pemangkasan signifikan.

Kepala DPMKal Bantul, Afif Umahatun, menegaskan program penanganan stunting tetap menjadi prioritas karena merupakan arahan pemerintah pusat agar penurunan kasus bisa dimulai dari level desa.

"Untuk besaran yang sekarang tahun 2026 ini tidak diatur mengenai persentasenya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kalurahan saja," kata Afif, Rabu (4/2/2026).

Dana Desa Turun, Program Disesuaikan

Afif menjelaskan, pada 2025 lalu pengalokasian dana desa masih diatur dengan persentase tertentu agar pelaksanaan program berjalan optimal. Namun kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 membuat dana desa yang diterima tiap kalurahan menurun drastis.

Tahun ini, rata-rata kalurahan di Bantul hanya menerima sekitar Rp373 juta. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,3 miliar per kalurahan.

Meski demikian, intervensi stunting tetap harus berjalan. Afif menyebut intervensi mencakup program spesifik maupun sensitif.

"Intervensinya untuk stunting kan ada spesifik ada sensitif. Jadi untuk pemberian makanan tambahan, kemudian ada revitalisasi posyandu, kemudian penyediaan sanitasi atau air bersih, pelatihan kader termasuk pemberian honor kader dan lain sebagainya," katanya.

Ia mengimbau pemerintah kalurahan cermat dan bijak dalam menyusun prioritas anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Target Stunting Turun 3 Persen Lebih

Sementara itu, Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga, dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Bantul, Siti Marlina, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penurunan stunting.

Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas teknis, tetapi juga pemerintah kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan survei 2024, prevalensi stunting di Bantul berada di angka 16,5 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 13,25 persen pada 2029.

"Jadi kurang lebih lima tahun itu penurunannya sekitar tiga persen lebih, kami optimistis bisa tercapai," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.