Petani Lansia dan Lahan Minim, DPRD DIY Kritik Pertanian Stagnan

Harianjogja.com, JOGJA—Produktivitas pertanian di DIY dinilai masih berjalan di tempat akibat dominasi petani berusia lanjut dan sempitnya kepemilikan lahan garapan. Kondisi ini membuat regenerasi petani berjalan lambat sekaligus menghambat penerapan teknologi pertanian modern di tingkat lapangan.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Akhid Nuryati, mengatakan mayoritas petani saat ini berada pada rentang usia 50 hingga 60 tahun. Faktor usia tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi, termasuk penurunan kapasitas tenaga kerja yang berdampak langsung pada hasil produksi pertanian.

“Petani itu memang pada dasarnya sulit berkembang karena usianya sudah lanjut, antara 50 sampai 60 tahun bahkan. Mereka kesulitan mengadopsi teknologi informasi, tenaganya juga berkurang sehingga produktivitas otomatis menurun,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Menurut Akhid, persoalan regenerasi petani hingga kini belum berjalan efektif. Dalam public hearing Panitia Khusus DPRD DIY yang digelar pekan lalu, isu penuaan petani juga menjadi perhatian utama kalangan akademisi.

Forum tersebut digelar dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perda DIY Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dari forum itu terungkap bahwa lebih dari separuh petani berada pada usia di atas 45 tahun, sementara sebagian lainnya merupakan petani kecil dengan kepemilikan lahan terbatas.

Selain persoalan usia petani, Akhid juga menyoroti kecilnya luas lahan pertanian yang dimiliki masyarakat. Ia menilai keterbatasan lahan menjadi salah satu faktor yang membuat produksi pertanian di DIY sulit meningkat secara signifikan.

“Rata-rata petani di DIY lahannya sempit. Kalau pun luas, biasanya kurang produktif. Dan belum ada upaya optimal dari Pemda untuk mengoptimalkan lahan pertanian,” katanya.

Ia menilai pemerintah daerah perlu menjadikan optimalisasi lahan sebagai fokus utama kebijakan sektor pertanian. Salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi besar tetapi belum digarap maksimal ialah kawasan pesisir selatan Kulonprogo.

Menurut dia, lahan tegalan di kawasan tersebut sebenarnya telah dimanfaatkan petani, terutama untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah yang dianggap memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibanding tanaman pangan.

“Petani milenial itu tertariknya ke hortikultura karena hasilnya lebih menjanjikan. Kalau tanaman pangan kurang menarik,” ungkapnya.

Akhid menjelaskan, sebelumnya pernah muncul gagasan program optimalisasi lahan melalui perataan lahan menggunakan alat berat. Program itu juga disertai dukungan infrastruktur pertanian berupa irigasi dan pembangunan sumur.

“Lahan yang awalnya tidak produktif bisa jadi produktif. Petani juga hanya perlu disubsidi di awal, setelah itu bisa mandiri,” katanya.

Ia menilai program optimalisasi lahan pertanian tersebut tidak membutuhkan anggaran terlalu besar, tetapi dapat memberikan dampak signifikan terhadap penambahan luas lahan produktif di DIY.

“Misalnya satu kelompok tani punya total 20 hektare lahan kurang produktif, dengan anggaran sekitar Rp200 juta itu sudah bisa diratakan dan dimanfaatkan,” jelasnya.

Selain optimalisasi lahan, Akhid juga mendorong kemudahan akses infrastruktur dasar seperti jaringan listrik di kawasan pertanian. Menurutnya, dukungan fasilitas dasar akan mempermudah petani mengembangkan usaha tani secara mandiri dan meningkatkan produktivitas pertanian DIY.

“Kalau fasilitas dasar seperti listrik dipermudah, petani bisa bergerak sendiri. Ini yang belum dilakukan secara maksimal,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.