UMY Tolak Bangun Dapur MBG di Kampus, Pilih Skema Akademik

Harianjogja.com, BANTUL—Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memilih tidak membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai alternatif, UMY menawarkan pola keterlibatan berbasis akademik melalui riset dosen dan program magang mahasiswa di lapangan.

Pihak kampus menilai kontribusi perguruan tinggi terhadap program MBG tidak harus diwujudkan melalui pembangunan dapur atau infrastruktur baru di area kampus. Menurut UMY, pendekatan akademik justru lebih relevan dengan fungsi perguruan tinggi sekaligus lebih efisien dari sisi sumber daya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor UMY Bidang Sumber Daya, Profesor Dyah Mutiarin. Dyah Mutiarin yang akrab disapa Arin menjelaskan terdapat dua bentuk keterlibatan konkret yang dapat dijalankan perguruan tinggi dalam mendukung keberlangsungan program MBG nasional.

Skema pertama berupa kajian akademik yang dilakukan para dosen lintas disiplin ilmu terhadap SPPG yang telah beroperasi di luar kampus. Kajian tersebut meliputi evaluasi kandungan gizi, efektivitas anggaran, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat program.

“Kalau tujuan membangun SPPG adalah menjadi living laboratory, itu tidak harus berada di dalam kampus. Kampus sendiri terbatas dari sisi lahan, anggaran, dan sumber daya manusia. Sementara itu, SPPG yang sudah ada di luar kampus juga sudah cukup banyak,” ujar dosen yang akrab disapa Arin sebagaimana dirilis UMY Kamis (14/5/2026).

Menurut Arin, perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas program MBG melalui rekomendasi ilmiah dan evaluasi berbasis data.

“Perguruan tinggi dapat memberikan masukan terkait komposisi gizi, langkah pencegahan keracunan makanan, maupun evaluasi dari sisi efisiensi anggaran,” jelasnya.

Selain kajian dosen, UMY juga mengusulkan keterlibatan mahasiswa melalui program magang langsung di SPPG yang telah berjalan. Model tersebut dinilai lebih efektif karena mahasiswa bisa memperoleh pengalaman lapangan secara nyata tanpa kampus harus membangun fasilitas baru.

Arin menilai pendekatan tersebut lebih realistis dibanding membangun dapur MBG di lingkungan universitas yang membutuhkan lahan, biaya operasional, dan sumber daya manusia tambahan.

Muhammadiyah Dinilai Sudah Punya Ekosistem MBG

Guru Besar Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY itu juga menyoroti jaringan amal usaha Muhammadiyah yang dinilai sudah memiliki keterhubungan langsung dengan sasaran program Makan Bergizi Gratis.

Menurut dia, sekolah Muhammadiyah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA merupakan bagian dari institusi yang menjadi penerima manfaat program MBG. Kondisi itu membuat kolaborasi antara UMY dan SPPG Muhammadiyah dinilai lebih mudah dilakukan tanpa perlu membangun sistem baru dari awal.

“Kita mendukung dari sisi sumber daya manusia. Selain itu, karena banyak amal usaha pendidikan Muhammadiyah bergerak di lingkup TK, SD, SMP, hingga SMA, sebenarnya kita sudah terhubung langsung dengan SPPG itu sendiri,” ungkapnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Arin menilai UMY tetap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap program MBG nasional tanpa harus membangun SPPG baru di area kampus. Kolaborasi dengan SPPG Muhammadiyah yang telah berjalan dipandang lebih efisien sekaligus berkelanjutan untuk jangka panjang.

Ia menambahkan model keterlibatan berbasis akademik tersebut dapat menjadi jalan tengah agar perguruan tinggi tetap relevan dalam mendukung program prioritas pemerintah tanpa meninggalkan identitas utamanya sebagai institusi ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.