Sultan: Gaya Hidup Gemi Kunci Bebas Finansial di Era Digital

Harianjogja.com, JOGJA — Di tengah derasnya arus digitalisasi ekonomi yang mendorong gaya hidup serba instan, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan satu hal mendasar di mana kemampuan menahan diri jauh lebih penting daripada kemampuan membeli.

Pesan itu disampaikan dalam forum Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, ketika Sultan menyoroti perubahan perilaku finansial masyarakat yang kian terdorong konsumsi impulsif, terutama akibat kemudahan akses layanan digital seperti “beli sekarang bayar nanti”.

“Kebebasan finansial bukan soal kemampuan membeli, melainkan kemampuan menahan,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Nilai Lokal Jadi Fondasi: Gemi, Nastiti, Ngati-ati

Sultan menegaskan, literasi keuangan tidak cukup hanya berbicara angka dan produk finansial. Ia harus berakar pada nilai budaya yang telah lama hidup di masyarakat Jogja.

Nilai pertama menurut Sultan adalah “gemi”, atau hidup hemat. Dalam konteks kekinian, gemi menjadi benteng dari gaya hidup konsumtif yang kian dipermudah teknologi.

Nilai kedua, lanjut Sultan, “nastiti”, merujuk pada kecermatan dalam mengambil keputusan. Ini sejalan dengan konsep modern seperti risk literacy, di mana seseorang dituntut memahami risiko sebelum berinvestasi atau berutang.

"Sementara nilai ketiga, “ngati-ati”, menekankan pentingnya kewaspadaan—terutama di tengah maraknya promosi digital yang sering kali tidak menampilkan risiko secara utuh," papar Sultan.

Data Bicara: Akses Naik, Literasi Tertinggal

Sultan membeberkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, di mana indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46%, sementara inklusi keuangan sudah menyentuh 80,51%.

Selisih sekitar 14 poin ini menunjukkan fenomena krusial: jutaan masyarakat sudah masuk ke sistem keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami produk dan risikonya.

Kelompok paling rentan antara lain masyarakat desa, lansia usia 51–79 tahun, warga berpendidikan rendah, petani dan nelayan. “Akses memang meluas, tetapi pemahaman belum setara. Di sinilah nilai nastiti menjadi sangat strategis,” kata Sultan.

Ancaman Nyata di Era Digital

Sultan juga mengingatkan risiko nyata di balik kemudahan finansial digital. Hingga Maret 2026, pinjaman online di Indonesia telah menembus Rp101,03 triliun, dengan lebih dari 26 juta peminjam aktif.

Fenomena ini, lanjut Sultan, bahkan memunculkan istilah baru: “makan utang”—ketika kemudahan akses justru mempercepat jebakan finansial.

Di sisi lain, adopsi QRIS telah mencapai lebih dari 60 juta pengguna. Meski positif, inklusinya bagi pedagang kecil dan kelompok lansia masih menjadi pekerjaan rumah besar.

DIY Bangun Ekosistem Keuangan Berbasis Pemberdayaan

Pemerintah DIY tidak tinggal diam. Sultan menegaskan, arah kebijakan keuangan di daerah bukan sekadar memperluas akses, tetapi membangun ekosistem pemberdayaan.

Sejumlah program telah dijalankan, antara lain Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Reformasi Kalurahan, Pembiayaan anti rentenir dan pinjol ilegal, Sekolah berbudaya menabung dan wirausaha dan Penguatan platform SiBakul Jogja.

“Yang kami bangun bukan hanya transaksi, melainkan ekosistem pemberdayaan. Bukan hanya pasar, tetapi daya hidup warga,” tegasnya.

Literasi Keuangan Harus Jadi Budaya

Lebih jauh, Sultan menekankan bahwa literasi keuangan tidak boleh berhenti sebagai program formal. Ia harus menjadi gerakan kolektif yang hidup di tengah masyarakat.

Edukasi finansial, menurutnya, harus hadir di berbagai ruang keseharian meja makan keluarga, warung kelontong, komunitas warga hingga kurikulum sekolah.

Ke depan, kata Sultan, ada empat langkah strategis yang perlu diperkuat meliputi edukasi keuangan berbasis komunitas dan nilai lokal, perluasan pembiayaan sehat bagi UMKM, transformasi digital yang aman dan beretika dan penguatan keuangan syariah yang inklusif.

Lebih dari Sekadar Angka

Bagi Sultan, membangun literasi keuangan sejatinya adalah membangun karakter bangsa. Bukan hanya soal memahami produk finansial, tetapi tentang membentuk cara berpikir yang bijak dalam mengelola sumber daya.

“Yang kita bangun adalah kesadaran kolektif bahwa bangsa besar adalah bangsa yang cerdas mengelola sumber dayanya,” ujarnya.

Di tengah derasnya godaan konsumsi digital, pesan itu terasa semakin relevan: masa depan finansial tidak ditentukan oleh seberapa cepat uang dibelanjakan, tetapi seberapa bijak ia dikelola.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.