Sleman Kelebihan Dokter, Gunungkidul dan Kulonprogo Masih Kekurangan

Harianjogja.com, JOGJA—Ketersediaan dokter di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Meski demikian, Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY mengakui masih terdapat persoalan ketimpangan distribusi tenaga medis yang menyebabkan konsentrasi dokter menumpuk di wilayah tertentu.

Kepala Dinkes DIY, Gregorius Anung Trihadi, mengatakan pemenuhan kebutuhan dokter saat ini masih mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah, baik untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit.

Menurutnya, seluruh Puskesmas di DIY telah memenuhi ketentuan minimal jumlah dokter yang diwajibkan pemerintah.

“Kalau di Puskesmas itu acuannya minimal satu sampai dua dokter. Kita punya 121 Puskesmas dan itu sudah terpenuhi,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Selain layanan di Puskesmas, ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit juga dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, secara umum kualitas layanan kesehatan di DIY masih dapat berjalan optimal.

“Kalau kita lihat, dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit, menurut saya masih bisa memberikan pelayanan yang optimal,” katanya.

Data Dinkes DIY mencatat terdapat 3.277 dokter umum yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah dokter umum terbanyak, yakni 1.845 orang. Sebaliknya, Kulonprogo menjadi daerah dengan jumlah dokter umum paling sedikit, hanya 165 orang.

Sementara itu, jumlah dokter spesialis di DIY mencapai 1.352 orang. Lagi-lagi, Sleman menjadi wilayah dengan konsentrasi tertinggi dengan 635 dokter spesialis. Adapun jumlah paling sedikit berada di Gunungkidul yang memiliki 98 dokter spesialis.

Selain dokter umum dan spesialis, DIY juga memiliki 282 dokter subspesialis yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan.

Dengan jumlah tersebut, Dinkes DIY menilai persoalan utama bukan lagi kekurangan tenaga medis, melainkan pemerataan distribusi layanan kesehatan.

“Secara keseluruhan kecukupan. Yang menjadi isu itu disparitasnya,” ujar Anung.

Ia menambahkan, kondisi DIY relatif lebih baik dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia dalam hal ketersediaan tenaga medis. Bahkan, tingkat kecukupan dokter di DIY dinilai mendekati daerah dengan fasilitas kesehatan maju seperti Jakarta dan Bali.

Meski demikian, kebutuhan tenaga medis tetap harus dievaluasi secara berkala karena standar pelayanan kesehatan dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah pusat maupun perkembangan layanan kesehatan global.

“Standar itu bisa berubah. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan organisasi profesi,” katanya.

Kepala Bidang SDM Dinkes DIY, Agus Priyanto, menjelaskan ketimpangan distribusi dokter dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari aspek ekonomi hingga ketersediaan fasilitas kesehatan.

Wilayah Sleman dan Kota Jogja, misalnya, menjadi tujuan utama banyak dokter karena memiliki jumlah rumah sakit lebih banyak serta peluang ekonomi yang lebih menjanjikan.

“Fasilitas kesehatan kita sebenarnya banyak, tapi terkonsentrasi di kantong ekonomi. Akhirnya dokter juga berkumpul di sana,” ujarnya.

Selain itu, kesempatan untuk membuka praktik di beberapa lokasi sekaligus turut menjadi pertimbangan tenaga medis dalam menentukan tempat bekerja. Daerah yang memiliki fasilitas kesehatan terbatas umumnya kurang diminati.

“Dokter bisa praktik di tiga tempat. Kalau di wilayah yang rumah sakitnya sedikit, itu jadi tidak menarik,” katanya.

Faktor budaya masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan. Di sejumlah wilayah, tingkat kunjungan masyarakat ke dokter masih relatif rendah sehingga memengaruhi minat tenaga medis untuk membuka praktik.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah daerah terus mendorong berbagai langkah, mulai dari pemberian beasiswa pendidikan dokter spesialis hingga membuka peluang perpindahan tenaga medis ke daerah yang masih membutuhkan.

“Kami terbuka kalau ada dokter yang mau pindah ke wilayah seperti Gunungkidul. Itu terus kami dorong,” ujar Agus.

Namun demikian, upaya pemerataan tenaga medis masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta rendahnya minat dokter untuk bertugas di wilayah dengan akses dan potensi ekonomi yang lebih terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.