DPRD DIY Soroti Anggaran Logistik Bencana BPBD Cuma Rp53 Juta
DPRD DIY menyoroti anggaran logistik bencana BPBD yang hanya Rp53 juta dan mendorong tambahan dana untuk penanganan bencana.
Aksi unjuk rasa Aliansi Relawan Peduli Bangsa DIY di Titik Nol Kilometer Jogja, pada Jumat (19/6/2026) sore. - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat
Harianjogja.com, JOGJA — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Peduli Bangsa DIY menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer, Kota Jogja, Jumat (19/6/2026) sore. Mereka menyuarakan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan di tengah mencuatnya dugaan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Aksi berlangsung tertib dengan peserta mengenakan atribut serba putih. Secara bergantian, massa menyampaikan orasi yang menegaskan pentingnya keberlanjutan program MBG bagi masyarakat, khususnya kalangan bawah.
Koordinator Lapangan aksi, Raihan Evan, menyampaikan bahwa ada dua tuntutan utama yang dibawa dalam demonstrasi tersebut. Selain meminta program MBG tetap berjalan, mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi.
“Kita ingin program MBG tetap berjalan. Kedua, adili para koruptor. Karena bagi kami di bawah, program ini menjadi sumber penghasilan yang sangat penting,” ujarnya di sela aksi.
Menurutnya, para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat bergantung pada keberlangsungan program tersebut. Ia menilai MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi roda penggerak ekonomi rakyat.
Raihan menambahkan, banyak keluarga yang terbantu secara ekonomi dari program ini, mulai dari relawan hingga pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai distribusi pangan.
“Relawan mendapatkan penghasilan dari sini. Banyak keluarga terbantu, bahkan anak-anak mereka bisa kembali sekolah karena ada pemasukan. Selain itu, program ini juga menghidupkan UMKM, petani, nelayan, hingga peternak,” jelasnya.
Dalam aksinya, massa juga meminta proses hukum terhadap dugaan korupsi di BGN dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi. Mereka menekankan pentingnya keadilan agar program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat tidak terhenti akibat ulah oknum tertentu.
“Kami mendorong penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan. Jangan sampai program yang baik justru dihentikan karena kesalahan segelintir pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Raihan menyebut aksi serupa berpotensi kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar. Ia mengisyaratkan ribuan relawan SPPG siap turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons serius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY menyoroti anggaran logistik bencana BPBD yang hanya Rp53 juta dan mendorong tambahan dana untuk penanganan bencana.
Arya Saloka mengungkap pengalaman menjadi cowboy dan belajar berkuda di film Empat Musim Pertiwi yang tayang 8 Oktober 2026.
Kisah mendalam 2.000 pekerja PT Woneel Midas Leathers di Gunungkidul yang memproduksi sarung tangan olahraga kelas dunia hingga rencana ekspansi.
Dosen UGM Cahyaningrum Dewojati mengaku KTP-nya dipinjam untuk formalitas yayasan Little Aresha, tetapi namanya masuk struktur kepengurusan.
15 universitas terbaik di Jawa Tengah versi Webometrics September 2026. Undip menjadi kampus dengan peringkat tertinggi di Jawa Tengah.
Basarnas belum menemukan tanda lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Pencarian terkendala area rawan dan asap tebal.