DPRD DIY Dorong Pemetaan Kredit Macet UMKM Terdampak Bencana

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY meminta kredit macet UMKM terdampak bencana, termasuk akibat pandemi Covid-19, dipetakan berdasarkan kondisi masing-masing debitur. Pemetaan dinilai penting agar pemerintah dan lembaga keuangan tidak menerapkan satu pola penyelesaian untuk seluruh pelaku usaha.

Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan hasil pemetaan tersebut perlu dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Data itu kemudian menjadi dasar pembahasan bersama pemerintah, OJK, perbankan, dan pihak terkait lainnya.

“Kami meminta seluruh permasalahan UMKM disusun dalam Daftar Inventarisasi Masalah secara tertulis, rinci, dan terverifikasi. Dengan data yang lengkap, persoalan yang dihadapi masing-masing debitur bisa dibahas secara lebih tepat,” kata Andriana, Kamis (3/9/2026).

Data Debitur Tak Cukup Hanya Soal Pinjaman

Menurut Andriana, pendataan kredit bermasalah harus dibuat secara lebih rinci. Informasi yang dihimpun tidak cukup sebatas identitas debitur dan besaran pinjaman.

Data tersebut juga perlu mencakup riwayat restrukturisasi, status jaminan yang telah disita atau masuk proses lelang, penyebab kredit macet, tingkat kerusakan usaha, hingga peluang usaha untuk kembali pulih.

Dengan pemetaan tersebut, persoalan kredit bermasalah diharapkan tidak hanya dilihat dari besarnya angka tunggakan. Kondisi UMKM yang terdampak pandemi maupun bencana dapat berbeda, baik dari sisi kerugian maupun kemampuan masing-masing pelaku usaha untuk kembali memenuhi kewajiban.

DPRD Soroti Faktor Force Majeure

Ketua DPRD DIY Nuryadi menilai negara perlu hadir ketika persoalan kredit muncul akibat kejadian yang berada di luar kendali pelaku usaha. Pandemi dan bencana, menurut dia, merupakan faktor yang semestinya ikut diperhitungkan dalam pembahasan kewajiban kredit.

“Pihak eksekutif wajib berpihak pada UMKM karena bencana, baik pandemi maupun gempa, adalah hal yang tak terduga atau force majeure. Masalah mendasar ini membutuhkan kehadiran dan solusi langsung dari negara,” ujar Nuryadi.

Nuryadi juga meminta konsep force majeure diperhatikan dalam hubungan antara debitur dan lembaga pembiayaan. Konsep tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan kemudahan atau keringanan kepada debitur yang terbukti terdampak.

Tiga Tuntutan Komunitas UMKM DIY

Sementara itu, perwakilan Komunitas UMKM DIY, Prasetyo memiliki tiga tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi penundaan sita dan lelang jaminan kredit, intervensi pemerintah untuk pemulihan ekonomi, serta pemutihan atau hapus tagih kredit dengan dasar hukum yang telah diajukan.

Komunitas UMKM DIY juga menekankan pentingnya wadah perjuangan bersama bagi UMKM yang belum pulih.

DPRD DIY selanjutnya akan membawa hasil pendataan tersebut dalam pembahasan lintas lembaga. Pemetaan berdasarkan kondisi setiap debitur diharapkan dapat memperjelas persoalan sekaligus menjadi dasar untuk menentukan apakah kredit membutuhkan restrukturisasi, keringanan, atau bentuk penyelesaian lainnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.