Kekeringan DIY Berpotensi Panjang, BTT Rp15 Miliar Disiapkan

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY menyebut pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menghadapi kekeringan 2026 yang berpotensi berlangsung lebih lama. Salah satu opsi yang dapat digunakan yakni Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahun ini dialokasikan sekitar Rp15 miliar.

Anggota Komisi A DPRD DIY Akhid Nuryati mengatakan BTT dapat dimanfaatkan apabila kebutuhan penanganan kekeringan tidak lagi mencukupi dan kondisi yang terjadi telah memenuhi ketentuan kedaruratan bencana.

“Kalau sampai akhir nanti kebutuhan penanganan kekeringan tidak mencukupi, ada opsi menggunakan BTT. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan penggeseran anggaran apabila situasinya sudah masuk kondisi darurat,” kata Akhid, Rabu (2/9/2026).

Anggaran Kekeringan Bisa Digeser

Menurut Akhid, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi karena musim hujan diperkirakan masih cukup lama. Penanganan kekeringan, menurut dia, tidak seharusnya hanya mengandalkan anggaran yang sejak awal melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Selain BTT, pemerintah memiliki mekanisme penggeseran anggaran untuk merespons keadaan darurat. Dalam kondisi tertentu, langkah tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu persetujuan DPRD, meski lembaga legislatif tetap harus mendapatkan pemberitahuan.

“Jadi secara skema sebenarnya cukup aman. Kalau terjadi kondisi emergency, pemerintah memiliki ruang melakukan penggeseran anggaran, sementara DPRD cukup diberi tahu,” ujarnya.

Akhid mencontohkan mekanisme penggeseran anggaran tersebut pernah digunakan ketika pemerintah menghadapi pandemi Covid-19. Skema yang sama dapat menjadi alternatif ketika terjadi bencana lain yang membutuhkan respons anggaran secara cepat.

Penanganan Kekeringan Tak Hanya Tugas BPBD

DPRD DIY juga menyoroti pembagian tanggung jawab dalam penanganan bencana. Akhid menilai kebutuhan anggaran kebencanaan tidak semestinya hanya dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil tanggung jawab sesuai tugas masing-masing. Penguatan koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan Raperda Penanggulangan Bencana DIY.

Menurut Akhid, tata kelola penanganan bencana perlu diperjelas agar BPBD memiliki posisi koordinatif yang kuat terhadap OPD lain ketika bencana terjadi.

“Penanganan bencana ini harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD. BPBD harus punya kewenangan untuk mengoordinasikan dinas-dinas yang berkaitan dengan penanganan bencana,” katanya.

DPRD DIY, lanjut Akhid, akan mendorong penambahan anggaran untuk BPBD dalam pembahasan APBD Perubahan. Tambahan anggaran dinilai penting karena kebutuhan operasional kebencanaan dapat meningkat sewaktu-waktu, termasuk jika kekeringan berlangsung lebih panjang.

Anggaran Kabupaten Masih Aman hingga September

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata mengatakan pemerintah kabupaten masih memiliki anggaran untuk penanganan kekeringan hingga September.

Kebutuhan dropping air juga mendapat dukungan dari PMI, dunia usaha, Baznas maupun pihak lain. Dengan dukungan tersebut, kebutuhan dropping air sementara dinilai masih dapat ditangani.

“Teman-teman kabupaten itu menyatakan September aman karena sudah ada anggaran dari pemerintah kabupaten, sekaligus juga dari pihak swasta. Ada NGO dan juga pelaku usaha yang banyak memberikan bantuan,” ujarnya.

Meski kondisi penanganan kekeringan masih dinilai aman hingga September, BPBD DIY telah menyiapkan langkah antisipasi jika kekeringan berlanjut hingga Oktober.

Pemerintah DIY berencana menyalurkan sekitar 480 tangki air atau setara sekitar 1,7 juta liter. Bantuan tersebut disiapkan untuk membantu daerah yang masih mengalami krisis air.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.