Sleman Bidik Kuota Beasiswa Patriot Transmigrasi untuk Lulusan S1

Harianjogja.com, SLEMAN—DPRD Kabupaten Sleman mendorong pemerintah daerah mengejar kuota Beasiswa Patriot Transmigrasi bagi warga Sleman. Program tersebut dinilai menjadi peluang bagi lulusan S1 untuk melanjutkan pendidikan S2 sekaligus mengabdi di sekolah-sekolah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ketua Komisi D DPRD Sleman, M. Arif Priyosusanto, mengatakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman perlu segera membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Transmigrasi. Langkah itu diperlukan agar Sleman dapat memperoleh alokasi peserta dalam program transmigrasi berbasis pendidikan tersebut.

“Dia disekolahkan pemerintah untuk menempuh S2, baru setelah itu ditransmigrasikan ke daerah 3T. Hasil kuliahnya diterapkan di sekolah 3T,” kata Arif ditemui di kantornya, Rabu (2/9/2026).

Sleman Bidik Kuota untuk 2027

Menurut Arif, program Beasiswa Patriot Transmigrasi sudah mulai berjalan di tingkat pemerintah pusat. Namun, Sleman belum mendapatkan kuota karena masih membutuhkan komunikasi dan kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi.

“Untuk tahun ini saya mulai minta Dinas Tenaga Kerja untuk komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi,” ujarnya.

Arif memperkirakan implementasi program bagi Sleman dapat didorong untuk kuota 2027. Ia berharap kesempatan tersebut tidak hanya diberikan kepada satu atau dua orang, tetapi dapat menjangkau lebih banyak warga Sleman.

Program itu, menurut dia, sekaligus menawarkan dua manfaat, yakni kesempatan memperoleh pendidikan S2 dan peluang untuk berkontribusi di daerah 3T. Untuk skema transmigrasi pendidikan, Arif menilai lulusan S1 lebih tepat menjadi prioritas dibandingkan skema transmigrasi konvensional.

Konsep Transmigrasi Mulai Berubah

Arif menjelaskan konsep transmigrasi saat ini mulai diarahkan tidak hanya untuk pemerataan penduduk. Pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di wilayah tujuan transmigrasi.

“Target utama sekarang adalah pemerataan ekonomi. Yang ditempatkan di sana itu tenaga-tenaga ahli,” ucapnya.

Di sisi lain, warga yang tidak mengikuti program tersebut, terutama lulusan SMA atau masyarakat non-S1, tetap perlu mendapat perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan Sleman.

Arif mendorong pemerintah daerah memperkuat kapasitas UMKM lokal agar mampu berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pengembangan kegiatan padat karya serta upaya menjaga iklim ekonomi untuk menarik investor juga dinilai perlu dilakukan.

Masuknya investasi, menurut Arif, harus dibarengi dengan kesiapan tenaga kerja lokal. Kebutuhan keterampilan tenaga kerja perlu disesuaikan dengan sektor usaha yang akan berkembang di Sleman.

“Ketika investor datang tapi tenaga kerja kita tidak siap, sama saja. Nanti mereka akan mencari tenaga kerja dari luar,” pungkasnya.

Pelatihan Tenaga Kerja Disesuaikan Kebutuhan Industri

Karena itu, pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Disnaker, dan perangkat daerah terkait perlu diarahkan mengikuti perkembangan ekonomi serta rencana investasi di Kabupaten Sleman.

Ketersediaan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya dilihat dari jumlah. Warga Sleman juga perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Sleman, Siti Nurjannah Kusumaningsih, menyatakan pihaknya menyepakati arahan Komisi D DPRD Sleman mengenai usulan kuota Beasiswa Patriot Transmigrasi. “Kami sepakat dengan arahan dari Komisi D DPRD dan akan berkoordinasi serta berkomunikasi dengan pusat terkait usulan dari Komisi D DPRD tersebut,” kata Siti.

Disnaker Sleman juga telah melakukan pembahasan internal mengenai peluang mengikuti program tersebut. “Kami sempat diskusi internal juga terkait hal tersebut,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.