785 NIK Lansia Penerima Bansos Kulonprogo Dipakai Judol, DPRD Desak Evaluasi

Harianjogja.com, KULONPROGO— Sebanyak 785 lanjut usia (lansia) penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kulonprogo terindikasi terkait judi online (judol). Temuan tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Kulonprogo, Suharto, yang meminta persoalan itu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak terjadi kembali.

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil penelusuran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulonprogo terhadap penerima bansos yang terindikasi judol. Secara keseluruhan terdapat 3.336 penerima bansos yang terindikasi judol, dengan 785 di antaranya merupakan penerima bansos lansia.

Suharto menilai kondisi tersebut tidak bisa hanya diselesaikan melalui pembaruan data. Pemerintah daerah perlu mengetahui secara rinci bagaimana penerima bansos lansia dapat terindikasi terlibat dalam transaksi atau aktivitas judol.

Menurut politikus PKB Kulonprogo tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulonprogo perlu menangani persoalan itu secara serius sekaligus memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Harus didalami kronologinya dan ada komitmen tidak mengulangi hal tersebut apabila memang yang bersangkutan atau familinya yang kedapatan Judol," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (1/9/2026).

Bansos Lansia Terindikasi Judol Perlu Ditelusuri

Suharto mengatakan penerima bansos yang terindikasi judol, termasuk lansia, perlu mendapat perhatian dalam penyaluran bantuan berikutnya. Menurutnya, pemberian bansos dapat ditangguhkan terhadap penerima yang terindikasi judol, sembari pemerintah melakukan pemutakhiran data.

Namun, pembaruan data tersebut dinilai perlu disertai edukasi dan komitmen. Langkah itu penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi penerima.

"Penerima Bansos yang terindikasi Judol ini harus dapat diberikan pemahaman agar jangan terulang lagi sehingga bantuan yang diberikan dapat produktif," ungkapnya.

Suharto menilai bansos pada dasarnya diberikan sebagai suntikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, bantuan tersebut semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk aktivitas judi online.

Skema Bansos Diminta Lebih Memberdayakan

Persoalan penerima bansos yang terindikasi judol juga menjadi momentum untuk mengevaluasi skema bantuan sosial secara lebih luas. Selain perbaikan data kependudukan dan kemiskinan, Suharto mendorong adanya reorientasi dalam pola penyaluran bansos.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak dapat terus-menerus mengandalkan bantuan yang bersifat karitatif atau konsumtif. Bantuan tunai yang langsung habis digunakan perlu secara bertahap dilengkapi dengan program pemberdayaan ekonomi.

Penerima manfaat yang masih berada pada usia produktif dan memiliki kondisi fisik yang kuat dinilai dapat diarahkan pada pembinaan ekonomi maupun kewirausahaan. Dengan demikian, bansos tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong penerima agar dapat lebih mandiri.

"Bansos tetap masih diharapkan, namun kami mengharapkan bansos itu tidak hanya memberikan yang terus habis. Harapan kami juga melihat situasi kondisi masyarakat. Kalau masyarakat itu masih mampu untuk bekerja, kita bimbing di situ melalui bantuan yang bersifat mendidik, seperti wirausaha," jelas Suharto.

Ia berharap pola bantuan tersebut disertai pendampingan dan target waktu yang jelas. Penerima yang secara usia dan kondisi fisik masih mampu bekerja diharapkan dapat keluar dari status kemiskinan setelah mendapatkan bantuan dan pendampingan dalam periode tertentu.

"Di-target sekian tahun diberi bantuan, kamu harus—karena usia dan tenaganya masih mampu—harus bisa mentas dari status kemiskinan itu. Harapan kami seperti itu, ada pendampingan dalam bantuan," lanjut Suharto.

Mayoritas Lansia Disebut Tak Tahu soal Judol

Sementara itu, hasil penelusuran Dinsos PPPA Kulonprogo menunjukkan persoalan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh lansia yang terindikasi judol benar-benar melakukan aktivitas perjudian digital.

Hasil tracing melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor rekening e-wallet yang biasanya menggunakan nomor telepon menunjukkan mayoritas lansia terdampak sebenarnya tidak mengetahui aktivitas perjudian digital tersebut.

Banyak lansia bahkan tidak memiliki telepon pintar (smartphone) maupun literasi digital yang memadai. Namun, NIK mereka diketahui digunakan secara diam-diam oleh anggota keluarga yang lebih muda, seperti anak atau kerabat.

Identitas tersebut dapat digunakan untuk mendaftarkan kartu SIM, akun e-wallet, atau rekening bank yang kemudian menjadi penampung situs judi online. Kondisi inilah yang membuat data lansia dapat terdeteksi dalam penelusuran terkait judol.

Di sisi lain, lansia yang memiliki smartphone juga menghadapi risiko berbeda. Maraknya iklan judi online terselubung yang muncul di aplikasi umum seperti YouTube menjadi salah satu ancaman karena iklan tersebut dapat muncul secara tiba-tiba.

Keterbatasan pemahaman digital membuat lansia berpotensi tidak sengaja mengeklik iklan tersebut. Setelah itu, mereka dapat memasukkan data pribadi hingga berujung pada pendaftaran akun judi.

Penerima bansos yang terindikasi judol sendiri dapat diketahui melalui pencocokan penggunaan NIK dan nomor telepon yang digunakan sebagai rekening e-wallet. Temuan tersebut menjadi dasar penelusuran Dinsos PPPA Kulonprogo terhadap ribuan penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.