BPS DIY Masukkan Usaha Daring ke Fokus Sensus Ekonomi 2026

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memperluas cakupan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan menjadikan usaha daring atau online sebagai salah satu fokus utama. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir yang mengubah wajah aktivitas usaha di masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menegaskan bahwa perubahan struktur usaha menjadi pembeda paling mencolok antara Sensus Ekonomi 2026 dengan pelaksanaan pada 2016. Menurutnya, banyak pelaku usaha saat ini tidak lagi bergantung pada bentuk fisik seperti toko atau papan nama.

"Dulu 10 tahun yang lalu belum banyak usaha yang tidak ada papan namanya, tidak ada bangunannya. Nah sekarang ini ekonomi digital sudah banyak tumbuh," kata Endang di Yogyakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk menangkap perubahan tersebut dengan memasukkan pelaku usaha berbasis digital sebagai bagian penting dari struktur ekonomi yang harus didata secara menyeluruh. Meski tidak memiliki lokasi fisik usaha, keberadaan mereka dinilai signifikan dalam pergerakan ekonomi daerah.

Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan target pendataan seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga skala besar di seluruh wilayah DIY.

"Semua warga secara door to door nanti akan dilakukan pendataan," ujarnya.

Endang menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai “general check-up” kondisi ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pendataan mencakup seluruh sektor, mulai dari pertanian, industri, perdagangan, hingga model usaha baru yang tumbuh di era digital.

"Sensus ekonomi dilakukan pada tahun yang berakhiran angka enam, kalau sensus penduduk di tahun berakhiran nol, dan sensus pertanian di tahun berakhiran tiga," kata dia.

Dasar Penyusunan Kebijakan Ekonomi Daerah

Lebih lanjut, Endang menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkatan wilayah, mulai dari desa hingga provinsi. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menggambarkan perubahan struktur ekonomi secara lebih akurat.

Dengan cakupan hingga tingkat RT dan desa, hasil sensus tersebut juga diharapkan membantu pemerintah daerah merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

Selain untuk kepentingan pemerintah, data sensus juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam membaca peluang ekonomi baru melalui pemetaan sebaran aktivitas usaha di suatu daerah.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemetaan potensi ekonomi daerah, serta penentuan arah prioritas pembangunan ekonomi di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara