SPMB Kulonprogo Usai, Regrouping SD Terhambat Penolakan Warga

Harianjogja.com, KULONPROGO— Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kulonprogo menyisakan persoalan serius. Sejumlah SD Negeri, SMP Negeri, hingga SMA Negeri masih mengalami kekurangan siswa, sementara rencana regrouping sekolah yang dinilai mendesak belum tentu mendapat dukungan masyarakat.

Kondisi tersebut terlihat pada seluruh jenjang pendidikan. Untuk SMA Negeri, masih terdapat sekolah yang belum mampu memenuhi daya tampung rombongan belajar (rombel), sedangkan pada jenjang SD Negeri, beberapa sekolah hanya memperoleh segelintir murid baru meski proses SPMB telah resmi berakhir.

Kepala Seksi Layanan Balai Pendidikan Menengah Kulonprogo, Maryani, mengatakan terdapat dua SMA Negeri yang belum memenuhi kuota rombongan belajar, yakni SMAN 1 Kokap dan SMAN 1 Samigaluh. Kedua sekolah tersebut baru berhasil mengisi satu rombel, padahal masing-masing disediakan dua rombel. Sesuai ketentuan, satu rombel SMA maksimal diisi 36 siswa.

"Secara sistem yang belum terpenuhi ada SMAN 1 Kokap dan SMAN 1 Samigaluh baru terpenuhi satu Rombel. Kedua sekolah itu kan secara geografis tinggi lokasinya," ujar Maryani saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme pemenuhan kuota pada jenjang SMA berbeda dengan SD Negeri maupun SMP Negeri. Setelah SPMB reguler ditutup, SMA masih dapat memanfaatkan kuota cadangan untuk menerima peserta didik baru dengan persetujuan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kuota cadangan tersebut juga dapat digunakan apabila terdapat calon siswa yang telah diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang. Menurut Maryani, hingga batas akhir daftar ulang pada 2 Juli 2026 masih ada sejumlah peserta didik yang mengundurkan diri sehingga kuotanya dapat kembali diisi.

"Reguler sudah (selesai), sekarang yang cadangan untuk pemenuhan kuota. Beberapa siswa di SMAN ada yang tidak daftar ulang terakhir 2 Juli kemarin," ungkapnya.

Sementara itu, hasil SPMB 2026 pada jenjang SD Negeri menunjukkan ketimpangan jumlah peserta didik baru antarsekolah. Data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo memperlihatkan mayoritas SD Negeri hanya membuka satu rombel dengan kapasitas 28 siswa, tetapi jumlah murid yang diterima sangat bervariasi.

Sekretaris Disdikpora Kulonprogo, Nur Hadiyanto, mengungkapkan di Kapanewon Temon terdapat sejumlah sekolah yang hanya menerima dua hingga lima siswa. SDN Temon Kulon tercatat memperoleh dua murid baru, sedangkan SDN 3 Glagah menerima lima siswa. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah SD Negeri di Kapanewon Wates yang relatif stabil, bahkan ada yang mampu memenuhi seluruh kapasitas.

"SDN Percobaan 4 Wates menjadi contoh paling menonjol, dengan empat rombongan belajar yang langsung terisi penuh oleh 112 siswa. Distribusi penerimaan murid baru di tiap kapanewon memperlihatkan pola yang beragam," kata Nur Hadiyanto.

Menurutnya, Kapanewon Temon didominasi sekolah dengan jumlah penerimaan siswa rendah. Sebaliknya, Wates cenderung stabil, sedangkan Panjatan dan Galur menunjukkan kesenjangan antara sekolah yang penuh dengan sekolah yang hanya memperoleh sedikit murid. Adapun Sentolo dan Pengasih berada pada kategori sedang, dengan sebagian sekolah telah memenuhi kapasitas rombel.

Melihat kondisi tersebut, Disdikpora Kulonprogo menilai regrouping sekolah menjadi langkah yang semakin mendesak untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, terutama bagi sekolah yang setiap tahun mengalami kekurangan siswa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat dan tokoh setempat meski kajian regrouping telah selesai disusun.

"Kendala regrouping sekolah yang dialami Disdikpora Kulonprogo adalah mendapat resisten dari masyarakat ataupun tokoh masyarakat setempat. Padahal, prosesnya sudah rampung kajian regrouping," ungkapnya.

Menurut Disdikpora, regrouping sekolah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak karena sejumlah satuan pendidikan tidak hanya mengalami kekurangan siswa pada SPMB 2026, tetapi juga menghadapi kondisi serupa pada penerimaan peserta didik tahun-tahun sebelumnya sehingga penataan sekolah dinilai perlu segera dilakukan untuk menjaga efektivitas layanan pendidikan di Kulonprogo.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.