Operasional 17 Dapur MBG di DIY Dihentikan Sementara, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JOGJA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mencatat terdapat 17 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini berstatus suspend atau dihentikan sementara operasionalnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan penghentian sementara tersebut berkaitan dengan pemenuhan berbagai persyaratan yang wajib dimiliki setiap dapur penyedia makanan bergizi.

Menurutnya, setiap SPPG harus memenuhi ketentuan operasional yang telah ditetapkan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) secara konsisten.

“Ya, disuspend 17, belum operasional 51, operasional 394, total seluruhnya 462,” kata Ni Made.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari total 462 SPPG yang tercatat di DIY, sebanyak 394 dapur telah beroperasi, 51 dapur belum beroperasi, dan 17 lainnya dihentikan sementara.

Ni Made menegaskan kewenangan pemberian sanksi suspend berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara itu, Pemda DIY berperan melakukan pengawasan serta memastikan pengelola dapur memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Selain melakukan pengawasan rutin, Pemda DIY juga meminta pengelola SPPG menyampaikan laporan apabila terjadi kejadian tertentu, termasuk kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Kulonprogo.

“Ada sistem, jadi kita hanya minta pertanggungjawaban, ini kenapa kok terjadi misalnya keracunan di yang baru kemarin di Kulonprogo. Mereka kasih laporan. Di Satgas mempertegas, ketika operasional itu syarat-syarat secepatnya harus dipenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jateng-DIY bagian selatan, Harsono Budi Waluyo, mengungkapkan hingga 27 Juli 2026 terdapat 17 SPPG di DIY yang berstatus suspend.

Namun, ia menegaskan penghentian tersebut masih bersifat sementara dan belum ada dapur yang ditutup secara permanen.

Menurut Harsono, dari total 17 dapur yang dihentikan sementara, empat di antaranya terkait kejadian menonjol (KM), termasuk insiden yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Sementara 13 dapur lainnya disuspend karena persoalan non-KM seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kelengkapan infrastruktur, maupun aspek teknis lainnya.

“Sampai saat ini tidak ada yang disuspend permanen, untuk wilayah Yogyakarta per 27 Juli yang terkena suspend 17 SPPG,” kata Harsono.

Di tingkat nasional, Badan Gizi Nasional juga tengah memperketat pengawasan terhadap dapur mitra Program MBG. Berdasarkan laporan yang disampaikan BGN, sebanyak 833 dapur SPPG di berbagai daerah telah ditutup permanen karena terbukti melanggar standar higienitas, sanitasi, maupun kualitas makanan yang ditetapkan.

Meski dilakukan penutupan, pemerintah memastikan distribusi makanan kepada penerima manfaat tetap berjalan dengan mengalihkan layanan ke dapur lain yang memenuhi syarat di wilayah sekitar.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan seluruh dapur yang dikenai sanksi sebelumnya telah mendapatkan kesempatan melakukan perbaikan. Namun, pengelola yang tidak mampu memenuhi standar hingga batas waktu yang ditentukan akhirnya dikenai penghentian operasional permanen.

“Dapur yang di suspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan terkait higienis dan sanitasinya,” ujar Sudaryono.

Pemda DIY berharap seluruh dapur yang saat ini berstatus suspend dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sehingga bisa kembali beroperasi dan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara optimal di wilayah DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.