Sensus Ekonomi DIY Tembus 69%, BPS Jamin Kerahasiaan Data

Harianjogja.com, JOGJA—Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mencapai 69% hingga Kamis (30/7/2026). Badan Pusat Statistik (BPS) DIY memastikan proses pendataan berjalan lancar dan menjamin kerahasiaan data pelaku usaha yang dihimpun selama pelaksanaan sensus.

Capaian pendataan tersebut mendekati 70% dan masih akan terus bertambah karena pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY), Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan kendala yang dihadapi petugas sensus sejauh ini tidak signifikan. Tantangan yang ditemui antara lain kepala keluarga yang bekerja pada siang hari sehingga pendataan harus dilakukan kembali pada malam hari, serta kondisi kos-kosan yang kosong karena masa libur.

BPS DIY juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh segmen pendataan dapat dijangkau, mulai dari pusat perbelanjaan, pasar, hingga klaster perumahan. Koordinasi dilakukan bersama dinas terkait sehingga pelaksanaan sensus di DIY hingga saat ini berjalan lancar.

"Capaian sensus ekonomi sudah 69% hampir 70% per hari ini. Jadi alhamdulillah lancar di DIY ini," ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (30/7/2026).

Endang mengungkapkan hingga saat ini belum ada pelaku usaha yang menolak mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Untuk kategori usaha besar yang jumlahnya sekitar 1.300 unit, tingkat pendataannya telah mencapai hampir 60%.

Menurutnya, proses pendataan masih berlangsung hingga akhir Agustus sehingga capaian tersebut masih berpotensi meningkat. BPS DIY juga memastikan belum terdapat kendala berarti dari pelaku usaha selama pelaksanaan sensus.

"Kita kan ada usaha besar, usaha menengah. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih semua bersedia disensus. Kan belum selesai waktunya, kita lihat nanti sampai 31 Agustus," ucapnya.

Lebih lanjut, Endang menjelaskan karakteristik pelaku usaha di DIY relatif serupa dengan daerah lain, yakni didominasi oleh usaha mikro dan kecil. BPS DIY pun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan untuk kepentingan bersama.

Melalui data yang dihimpun, BPS berharap dapat memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang lebih akurat sehingga berbagai program pemerintah dapat disusun secara tepat sasaran. Data tersebut dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan, termasuk program pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha oleh kementerian maupun lembaga.

"Kalau masyarakat sendiri tidak memberikan jawaban jujur, nanti kebijakannya menjadi tidak tepat sasaran. Tapi jangan khawatir, sekali lagi bahwa [sensus] tidak ada kaitan dengan pajak, karena petugas ini bukan penarik pajak, hasilnya nanti kita gabungan," jelasnya.

Menurut Endang, manfaat data sensus tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat peluang usaha di berbagai wilayah yang dinilai masih belum optimal untuk dikembangkan.

"Wilayah-wilayah ini ternyata masih belum optimal, maka wilayah mana yang harus digarap seperti itu," katanya. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.