BNNP DIY: Peredaran Pil Sapi Ancam Pelajar di Kulonprogo
BNNP DIY bersama Bandara YIA mengedukasi pelajar Kulonprogo tentang bahaya narkoba. Peredaran pil sapi disebut menjadi ancaman serius bagi generasi muda.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati saat melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulonprogo. Harian Jogja/Khairul Ma'arif
Harianjogja.com, KULONPROGO— Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mengapresiasi komitmen pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulonprogo sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem. Namun, di balik dukungan tersebut, ia meminta pemerintah membenahi sejumlah aspek pelaksanaan agar program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan My Esti saat meninjau langsung operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulonprogo yang telah mulai menerima peserta didik. Menurutnya, program tersebut berpotensi menjadi solusi bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2, asalkan data penerima benar-benar akurat.
"Ya betul bahwa ini [Sekolah Rakyat] menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1, 2, sejauh datanya benar. Itu tugas kami karena itu mitra di Komisi X yang namanya BPS. 1, 2, dan berarti itu masuk golongan miskin ekstrem. Sehingga memang untuk miskin ekstrem ini, Sekolah Rakyat itu menjadi hal yang memang sangat dibutuhkan," ujar My Esti kepada wartawan, Sabtu (1/8/2026).
Pelaksanaan Dinilai Terlalu Tergesa-gesa
Meski mendukung tujuan program, legislator dari Daerah Pemilihan Jogja itu menilai implementasi di lapangan masih perlu banyak penyempurnaan. Berdasarkan hasil peninjauan, ia melihat adanya sejumlah persoalan, mulai dari keterlambatan masuknya siswa hingga tenaga pendidik yang masih berasal dari sekolah lain.
Menurutnya, program yang menyasar kelompok rentan semestinya didukung dengan konsep yang matang, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta kesiapan seluruh perangkat sebelum proses belajar mengajar dimulai.
"Saya harus memberikan masukan bahwa segala sesuatu memang harus konsep matang, perencanaan matang, dan time schedule-nya jelas. Memang sepertinya menjadi sangat tergesa-gesa. Harusnya konsep matang dulu, mengisi dulu semua, lain-lain terisi, gurunya sudah siap, baru kemudian ada pembelajaran," tambah My Esti.
Efektivitas Guru Tamu Perlu Dievaluasi
My Esti juga menyoroti penggunaan guru tamu yang saat ini masih dipinjam dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kulonprogo. Meski pengaturan jadwal dilakukan agar tidak mengganggu jam mengajar di sekolah asal, efektivitas skema tersebut menurutnya tetap perlu dievaluasi.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap kualitas pembelajaran, baik di Sekolah Rakyat maupun di sekolah asal para guru.
Minta Analisis Dampak terhadap Sekolah Reguler
Persoalan lain yang menjadi perhatian Komisi X DPR RI ialah dampak keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kulonprogo terhadap sekolah reguler di sekitarnya.
Dengan kapasitas yang dilaporkan mencapai 359 siswa, pemerintah diminta melakukan kajian menyeluruh agar keberadaan Sekolah Rakyat tidak menyebabkan sekolah lain kehilangan peserta didik secara signifikan.
My Esti membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah wilayah seperti Cangkringan maupun Kabupaten Gunungkidul, yang mengalami penurunan jumlah siswa karena faktor perubahan demografi. Menurutnya, kondisi itu berbeda dengan potensi perpindahan siswa akibat hadirnya sekolah baru.
Ia menilai apabila diperlukan kebijakan regrouping sekolah, langkah tersebut harus didasarkan pada analisis yang komprehensif sehingga tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
"Segala sesuatunya akan lebih baik dirancang dengan cermat, termasuk implikasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada. Lalu terhadap sekolah yang ada harus seperti apa. Kalau harus ada regrouping, ya okelah, tetapi itu harus berdasarkan analisis yang tepat sehingga semuanya tidak kedandapan (tergesa-gesa)," imbuhnya.
Komisi X Kawal Program Sekolah Rakyat
Sebagai anggota DPR RI, My Esti menegaskan akan terus mengawal pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem maupun yatim piatu di berbagai daerah.
Ia berharap pengawasan dari Komisi X DPR RI, didukung validitas data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kelompok desil kemiskinan, dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan Sekolah Rakyat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BNNP DIY bersama Bandara YIA mengedukasi pelajar Kulonprogo tentang bahaya narkoba. Peredaran pil sapi disebut menjadi ancaman serius bagi generasi muda.
Kebakaran menghanguskan 12 rumah dinas di Aspol Panularan Solo. Sebanyak 10 keluarga terdampak, sementara penyebab pasti masih diselidiki polisi.
PB PGRI menyambut putusan MK yang melarang dana pendidikan 20 persen digunakan untuk MBG dan meminta anggaran fokus pada substansi pendidikan.
Dokter mengingatkan obesitas pada perempuan merupakan penyakit kronis yang meningkatkan risiko gangguan reproduksi, kehamilan, dan penyakit jantung.
Bandara Soekarno-Hatta siap melayani operasional perdana Airbus A380 Emirates pada 8 Agustus 2026 untuk mendukung laga Chelsea vs AC Milan.
BGN menghentikan sementara operasional dapur SPPG Karangturi setelah dugaan keracunan MBG di SMKN 6 Semarang masih diselidiki.