Pemkab Sleman Pastikan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Aman

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memastikan program penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas meski dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Berbagai bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), dipastikan tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran.

Kebijakan tersebut diambil agar upaya menekan angka kemiskinan di Sleman tetap berlanjut, sekalipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Tidak Terdampak Pemangkasan

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman, Bhibid Nuliarta Abdi Negara, menjelaskan penurunan TKD memang berdampak pada penyesuaian sejumlah pos anggaran. Namun, alokasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan tetap dipertahankan sebagai prioritas pemerintah daerah.

“Kalau pemotongan anggaran karena turunnya TKD memang ada. Tapi untuk anggaran terkait kemiskinan tidak dipotong, masih menjadi prioritas,” kata Bhibid dihubungi, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sleman menjaga keberlangsungan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

JPS dan Bantuan Sosial Tetap Berjalan

Selain Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemkab Sleman juga memastikan sejumlah program lainnya tetap dilaksanakan. Program tersebut meliputi:

• Jaminan kesehatan bagi warga miskin.
• Bantuan pendidikan.
• Bantuan bagi penyandang disabilitas.
• Bantuan untuk lanjut usia (lansia).
• Bantuan bagi anak telantar.

Seluruh program tersebut tetap menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman.

Menjangkau Seluruh Kapanewon

Bhibid menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Pemkab Sleman menargetkan penurunan angka kemiskinan pada skala kabupaten sehingga seluruh kapanewon tetap memperoleh intervensi sesuai kebutuhan masing-masing.

“Kami menargetkan satu kabupaten untuk penurunan angka kemiskinan. Kalau menargetkan kabupaten pun semua ditangani. Jangan sampai di luar lima kapanewon itu ditinggal,” katanya.

Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga bentuk intervensi juga disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sebagai contoh, kawasan yang didominasi masyarakat berprofesi sebagai petani dengan lahan pertanian yang luas akan lebih banyak mendapatkan dukungan berupa pelatihan dan program penguatan sektor pertanian.

Lima Kapanewon dengan Persentase Kemiskinan Tertinggi

Berdasarkan SK Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2025, lima kapanewon dengan persentase kemiskinan tertinggi di Sleman adalah:

• Seyegan: 10,80%
• Minggir: 10,06%
• Tempel: 9,63%
• Turi: 9,38%
• Prambanan: 9,24%

Bhibid menjelaskan kondisi tersebut bersifat dinamis karena angka kemiskinan di setiap wilayah dapat berubah dari waktu ke waktu.

Ia mencontohkan, Tempel saat ini tidak lagi menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sleman. Sementara di Kapanewon Prambanan, tingkat kemiskinan juga berbeda pada masing-masing kalurahan. Wukirharjo masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi, sedangkan Bokoharjo berada pada kondisi yang lebih rendah.

Pemkab Sleman juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.

Sinkronisasi data serta kebijakan dilakukan agar bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat saling melengkapi sehingga penanganan masyarakat miskin menjadi lebih efektif.

“Kalau berkaitan dengan penanganan kemiskinan, kalau ada intervensi dari pusat dan provinsi kami senang saja. Kami bisa mengurangi angka kemiskinan di Sleman. Harapannya bisa turun,” ucapnya.

Bhibid menambahkan, dari sisi kemampuan anggaran, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman hingga saat ini masih berada dalam kondisi aman sehingga berbagai bantuan yang telah direncanakan tetap dapat dijalankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.