Harga Tanah Melambung, Generasi Sleman Terancam Tak Punya Rumah dan Menumpang

​Harianjogja.com, SLEMAN—Persoalan kepemilikan hunian di Sleman berpotensi semakin berat dalam sepuluh hingga 20 tahun mendatang. Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah kini mulai banyak yang memilih menumpang di rumah orang tua karena belum mampu membeli rumah maupun tanah sendiri.

​Ketua Tim Kerja Perumahan Formal DPUPKP Sleman, Agung Yuntoro, mengatakan kondisi tersebut berpotensi menjadi masalah baru saat anak-anak dari keluarga tersebut tumbuh dewasa dan membentuk keluarga sendiri.

​Generasi berikutnya diprediksi menghadapi keterbatasan pilihan tempat tinggal akibat tidak memiliki rumah sendiri maupun tanah warisan. Kondisi ini dikhawatirkan mendorong munculnya permukiman yang tidak tertata hingga kawasan kumuh liar.

​“Ke depan sepuluh tahun lagi, 20 tahun lagi ketika anak-anak sudah besar, anak-anak sudah butuh membentuk keluarga baru sedangkan rumah juga tidak punya, tanah warisan juga tidak punya. Itu mereka mau ke mana?” kata Agung ditemui di kantornya, Kamis (17/9/2026).

​Edukasi dan Solusi Hunian Vertikal

​Agung menilai pengembangan hunian vertikal perlu mulai dipersiapkan sejak dini sebagai alternatif jangka panjang. Persiapan tersebut tidak hanya mencakup pembangunan fisik semata, tetapi juga kesiapan mental masyarakat untuk terbiasa tinggal di hunian vertikal.

​Edukasi mengenai konsep hunian vertikal dapat disisipkan dalam penyuluhan keluarga melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti Posyandu dan PKK. Edukasi ini penting agar warga memahami alternatif tempat tinggal ketika kepemilikan rumah tapak makin sulit dijangkau di wilayah Jogja dan sekitarnya.

​Kepastian Masa Sewa bagi MBR

​Selain masalah keterjangkauan, pemerintah dituntut memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat yang menempati hunian vertikal berkonsep sewa. Ketidakpastian masa tinggal kerap membuat masyarakat enggan beralih ke hunian vertikal.

​Agung mencontohkan penghuni rumah susun yang anak-anaknya sudah bersekolah dan orang tuanya bekerja di sekitar kawasan tersebut. Saat masa sewa berakhir, mereka terpaksa memutar otak mencari tempat tinggal baru meski sudah membangun kehidupan sosial di lokasi itu.

​“Kalau kita menawarkan skema hunian vertikal dengan sistem sewa misalnya, itu tetap kita harus memberikan jaminan bahwa memang mereka bisa melangsungkan sewa itu sampai dengan terpenuhinya kebutuhan mereka,” ujarnya.

​Kondisi tersebut menjadi tantangan nyata pada Rusunawa MBR yang memberlakukan batas maksimal masa tinggal selama enam tahun. Penghuni kerap berada dalam dilema saat masa tinggal berakhir, sementara aktivitas ekonomi dan pendidikan anak sudah terikat di sekitar rusun.

​Pemerintah dipandang perlu merumuskan konsep hunian vertikal terpadu yang menjamin keterjangkauan sekaligus kepastian masa tinggal. Langkah ini penting agar hunian vertikal di Sleman dapat menjadi alternatif solusi permanen bagi keluarga kurang mampu, bukan sekadar tempat bernaung sementara.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.