Harga Rumah Jogja Mahal, Pemda DIY Petakan Kebutuhan Rusunawa

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mulai mengambil langkah strategis dengan memetakan kebutuhan hunian vertikal guna menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini merespons lonjakan harga rumah yang kian mahal, terutama di wilayah aglomerasi perkotaan kawasan Kartamantul yang meliputi Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, mengungkapkan bahwa kebutuhan tempat tinggal diperkirakan melonjak tajam seiring pesatnya pertumbuhan penduduk. Berdasarkan proyeksi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2025–2045, populasi penduduk DIY diprediksi meningkat dari 3.662.110 jiwa pada 2020 menjadi 4.077.700 jiwa pada 2045.

Tantangan Ketersediaan Lahan dan Tingginya Permintaan Hunian

Selain lonjakan populasi, terbatasnya ketersediaan lahan permukiman turut menjadi perhatian serius. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY 2023–2043, luasan kawasan permukiman perdesaan di DIY tercatat sebesar 8.144,28 hektare, sementara kawasan permukiman perkotaan hanya menyisakan luasan 5.635,44 hektare.

Kawasan Kartamantul menjadi magnet utama pencari tempat tinggal karena ditunjang oleh kelengkapan fasilitas umum, pelayanan publik, serta aksesibilitas yang relatif mudah. Tingginya permintaan properti di kawasan tersebut memicu kenaikan harga rumah secara drastis, sehingga Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota berupaya memformulasi solusi hunian terjangkau.

“Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota tentu berusaha dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat,” kata Danang, Kamis (17/9/2026).

Konsep Rusun Gaya Tradisional Jawa dan Data Hunian Vertikal DIY

Salah satu solusi yang diakselerasi adalah pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Contoh nyata sinergi ini adalah Rusun Muja Muju di Kemantren Umbulharjo, Kota Jogja, yang dibangun pada 2025–2026 memanfaatkan dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Pemkot Jogja.

Pemda DIY bahkan telah merampungkan kajian khusus mengenai rumah susun dengan konsep Gaya Tradisional Jawa pada 2024. Kajian tersebut memetakan calon lokasi potensial, profil calon penghuni, rincian tipologi bangunan, kelembagaan pengelolaan, skema pembiayaan, hingga aturan penghunian untuk menciptakan tata kawasan terpadu.

Meski demikian, proyek rusun bergaya tradisional Jawa ini belum memasuki tahapan fisik karena masih dalam taraf penataan logistik lahan. “Baru kami petakan kebutuhannya. Karena pasti juga terkait kebutuhan lahan,” ujar Danang.

Berdasarkan data hingga November 2025, ketersediaan rusunawa di wilayah DIY terbagi di beberapa daerah. Kota Jogja memiliki lima tower dengan 216 unit hunian, Sleman mengoperasikan 18 tower berisi 1.152 unit hunian, sedangkan Bantul ditopang oleh tujuh tower yang menyediakan 660 unit hunian.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.