Pendapatan Daerah Kulonprogo Susut Rp105 Miliar, DPRD Soroti Prioritas

Harianjogja.com, KULONPROGO— Penurunan kapasitas fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 Kabupaten Kulonprogo menjadi sorotan DPRD. Meski pendapatan dan belanja daerah mengalami koreksi, dewan menegaskan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan kepada masyarakat tidak boleh ikut menurun.

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, menilai kondisi fiskal yang lebih terbatas harus direspons dengan kebijakan yang tepat, terutama melalui efisiensi belanja dan penentuan prioritas program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Prinsip DPRD jelas, anggaran boleh turun, tetapi keberpihakan kepada rakyat tidak boleh ikut turun,” kata Aris saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).

Menurut dia, pemerintah daerah perlu berani melakukan evaluasi terhadap berbagai pos belanja yang dinilai kurang mendesak. Langkah tersebut penting agar ruang fiskal yang tersedia dapat diarahkan untuk program-program yang berdampak langsung bagi warga.

Aris mencontohkan sejumlah belanja yang perlu ditinjau ulang, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, maupun program dengan tingkat kemanfaatan yang dinilai rendah bagi masyarakat luas.

“Jangan sampai masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, sementara belanja yang kurang prioritas justru masih dipertahankan,” ujarnya.

DPRD Dorong Optimalisasi PAD

Selain melakukan efisiensi, DPRD juga meminta Pemkab Kulonprogo lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Aris, masih terdapat sejumlah sumber penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan tanpa harus menambah beban masyarakat.

Ia menegaskan peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan melalui pengelolaan potensi ekonomi yang lebih maksimal, perbaikan tata kelola, serta penutupan berbagai potensi kebocoran pendapatan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah berkurangnya sejumlah sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

“Optimalisasi PAD harus dilakukan tanpa menambah beban finansial masyarakat,” tegasnya.

DPRD, lanjut Aris, akan mengawal pembahasan APBD Perubahan 2026 agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, sejumlah sektor strategis harus tetap menjadi prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, sektor pertanian, hingga pemberdayaan dan pendampingan UMKM.

“APBD Perubahan harus benar-benar menjadi instrumen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran,” katanya.

Pendapatan dan Belanja Sama-Sama Turun

Sementara itu, Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, menjelaskan bahwa APBD Perubahan 2026 memang mengalami penyesuaian baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat serta perubahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan DIY.

Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,461 triliun. Angka ini turun sekitar Rp105 miliar atau 6,69 persen dibandingkan target pada APBD murni yang mencapai Rp1,566 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah juga mengalami penurunan. Jika pada APBD murni 2026 mencapai sekitar Rp1,629 triliun, dalam rancangan perubahan turun menjadi Rp1,566 triliun atau berkurang sekitar 3,73 persen.

“Belanja daerah juga mengalami penurunan menjadi Rp1,566 triliun dari sebelumnya sekitar Rp1,629 triliun,” kata Agung.

Meski demikian, Pemkab Kulonprogo memastikan penyesuaian anggaran tersebut akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan program prioritas pembangunan daerah.

Dengan kondisi fiskal yang lebih ketat, pembahasan APBD Perubahan 2026 diperkirakan akan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas pelayanan dasar sekaligus memastikan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.