Sleman Jadi Piloting Perlinsos Digital, Bansos Ditarget Tepat Sasaran

Harianjogja.com, SLEMAN— Kabupaten Sleman dipilih menjadi salah satu wilayah piloting atau uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut ditujukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran sekaligus mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan digitalisasi memungkinkan proses penentuan penerima bansos dilakukan berdasarkan sistem dan integrasi data, bukan lagi bergantung pada penilaian individu di tingkat pemerintahan lokal.

“Program ini merupakan inisiasi langsung Presiden Prabowo Subianto agar semua yang berhak menerima bantuan bisa mendapatkan haknya, dan yang tidak berhak tidak lagi menerima. Melalui digitalisasi, penilaian penerima bansos dilakukan by system, bukan lagi oleh figur seperti lurah, sehingga lebih akuntabel dan transparan,” kata Meutya saat mengunjungi uji coba portal Perlinsos Kalurahan Donoharjo, Sleman, Kamis (13/8/2026).

Pendaftaran Bansos Bisa dari Rumah

Meutya menjelaskan Perlinsos Digital mengedepankan dua prinsip utama, yakni ketepatan data serta efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat maupun pemerintah.

Melalui integrasi data kependudukan, masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dari rumah. Skema tersebut diharapkan mengurangi kebutuhan dokumen fisik sekaligus biaya yang selama ini mungkin dikeluarkan masyarakat untuk transportasi dan fotokopi dokumen.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam program tersebut berperan menyediakan infrastruktur pertukaran data atau yang dianalogikan sebagai “jalan tol” digital.

Infrastruktur tersebut ditujukan untuk mempercepat proses verifikasi data sekaligus memastikan pertukaran informasi berlangsung aman.

“Target kita prosesnya selesai dalam hitungan menit. Tadi dari penuturan warga, pendaftaran bisa rampung hanya dalam waktu 5 menit. Tugas Komdigi adalah memastikan jalan tol pertukaran data ini tidak macet dan sistem keamanannya terjaga,” ujarnya.

Warga Diminta Waspadai Penipuan

Meutya juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program Perlinsos Digital.

Ia menegaskan seluruh proses pendaftaran layanan tersebut tidak dipungut biaya. Masyarakat juga diminta hanya mengakses layanan melalui kanal resmi dengan domain .go.id.

Menurut Meutya, hasil uji coba di Sleman nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Kementerian Komdigi akan melakukan evaluasi bersama Kementerian Sosial untuk menyempurnakan sistem sebelum Perlinsos Digital diterapkan secara nasional.

Dengan demikian, pengalaman masyarakat dan pemerintah daerah selama tahap uji coba diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme pendaftaran, verifikasi, serta pemutakhiran data penerima bantuan.

76.315 KK Terdaftar di Portal Perlinsos

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut baik penunjukan Sleman sebagai salah satu lokasi piloting Perlinsos Digital.

Hingga minggu pertama Agustus 2026, tercatat sebanyak 76.315 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam portal Perlinsos di Sleman. Proses pendataan tersebut didukung 2.862 agen pendata yang bekerja di lapangan.

Dari jumlah tersebut, pendaftaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat sebanyak 75.231 penerima, dengan 43.433 penerima berpotensi layak.

Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tercatat 68.876 penerima, dengan 29.458 penerima berpotensi layak.

“Para agen kami aktif melakukan jemput bola hingga tingkat kalurahan dan padukuhan setiap hari untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan akses digital,” kata Harda.

Pendekatan jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital tetap dapat mengikuti proses pendataan.

Sleman Perkuat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Pemkab Sleman juga memperkuat keandalan data Perlinsos Digital melalui Gerakan AKSI PD atau Aku Siap Aktivasi IKD. Program tersebut diarahkan untuk memperluas pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Integrasi data kependudukan dengan sistem perlindungan sosial diharapkan dapat membuat proses pemutakhiran data penerima bantuan menjadi lebih akurat.

Harda mengatakan penerapan teknologi tersebut juga diharapkan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Sleman.

Angka kemiskinan Sleman tercatat 6,73% pada 2025, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 7,48%.

Melalui Perlinsos Digital, pemerintah berharap bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran. Masyarakat yang memenuhi kriteria penerima diharapkan memperoleh haknya, sementara data penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan dapat diperbarui melalui sistem.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara