DIY Soroti Desil Warga Naik di Tengah Kemiskinan Menurun

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum dapat memastikan penyebab kenaikan desil sejumlah warga yang mengaku kondisi ekonominya tidak berubah. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan pihaknya perlu meminta penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dasar penentuan desil tersebut.

Ni Made mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan posisi warga dalam pemeringkatan serta indikator yang digunakan. Ia mengaku hingga kini belum berkomunikasi dengan BPS mengenai dasar penentuan desil sehingga belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh.

"Ini melihatnya mereka dari dari sisi mananya dulu, gitu. Ketika kemudian angka itu keluar bahwa desil 9 malah justru naik gitu," ujarnya.

Menurut Ni Made, Pemda DIY akan terlebih dahulu mengonfirmasi persoalan tersebut kepada BPS. Ia menilai penjelasan mengenai indikator yang digunakan penting untuk mengetahui mengapa terdapat warga yang mengalami kenaikan desil.

Di sisi lain, kondisi kemiskinan DIY justru menunjukkan penurunan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 9,70% dari total populasi.

Pemda DIY Dorong Integrasi Data

Ni Made mengatakan integrasi data menjadi kebutuhan penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi penerima manfaat. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui bantuan yang telah diterima setiap penerima manfaat.

Menurut dia, integrasi data juga dapat membantu pemerintah melihat kemungkinan adanya penerima yang memperoleh bantuan ganda ataupun penerima yang justru diberhentikan dari program bantuan.

"Kan tidak cuma Bansos ya, tapi juga ada yang berkaitan dengan infrastruktur, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan lainnya," jelasnya.

Dengan adanya satu data, pemerintah diharapkan memiliki acuan yang sama dalam menentukan kebijakan maupun program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kemiskinan DIY Turun Jadi 9,70%

Sebelumnya, BPS DIY mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 408.870 orang atau setara 9,70% dari total populasi. Angka tersebut turun 13.900 orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 422.790 jiwa.

Secara persentase, tingkat kemiskinan DIY juga turun 0,38 persen poin. Pada September 2025, tingkat kemiskinan tercatat 10,08%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan penurunan tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa untuk periode yang sama.

"Penurunannya mencapai 0,38 persen poin dan ini merupakan yang tertinggi se-Jawa," ujar Endang saat menyampaikan rilis resmi di Kantor BPS DIY, Rabu (5/8/2026).

Penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun, penurunan lebih besar tercatat di kawasan perkotaan.

BPS mencatat tingkat kemiskinan perkotaan turun dari 9,99% pada September 2025 menjadi 9,55% pada Maret 2026 atau berkurang 0,44 persen poin. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan turun dari 10,37% menjadi 10,18% atau berkurang 0,19 persen poin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.