Belanja APBN di DIY Capai Rp11,61 Triliun hingga Juli 2026

Harianjogja.com, JOGJA—Realisasi belanja negara melalui APBN di Daerah Istimewa Jogja (DIY) mencapai Rp11,61 triliun hingga Juli 2026. Angka tersebut setara dengan 57,74% dari pagu anggaran, sementara pendapatan negara tercatat Rp5,57 triliun atau 51,18% dari target.

Plt Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY, Pudji Ardi Susatyo Achmadi, mengatakan realisasi belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat serta dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp6,27 Triliun

Dari sisi belanja pemerintah pusat, realisasi sampai Juli 2026 mencapai Rp6,27 triliun atau 52,85% dari pagu. Belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi terbesar, yakni Rp3,67 triliun atau 63,13% dari pagu. Berikutnya, belanja barang mencapai Rp1,82 triliun atau 45,31% dari pagu, sedangkan belanja modal terealisasi Rp774,16 miliar atau 38,27% dari pagu.

Sementara itu, dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga meningkat. Hingga Juli 2026, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp5,33 triliun atau 64,79% dari alokasi.

Penerimaan Pajak Rp3,43 Triliun

Pada sisi penerimaan negara, penerimaan pajak sampai Juli 2026 tercatat Rp3,43 triliun atau 47,95% dari target penerimaan pajak.

Kinerja Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY. Setelah PPh, penerimaan pajak berikutnya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp431,17 miliar atau 46,38% dari target. Penerimaan tersebut masih didominasi cukai sebesar Rp425,45 miliar, sedangkan penerimaan pabean mencapai Rp5,72 miliar.

"Penerimaan PNBP sebesar Rp1,70 triliun atau 61,05% dari target. Kinerja pendapatan BLU mencapai Rp1,38 triliun atau 55,01% dari target. Sedangkan Penerimaan PNBP lainnya Rp316,16 miliar atau 117,84% dari target," ujarnya.

APBN Dukung Program Strategis di DIY

Pudji Ardi Susatyo Achmadi mengatakan pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi di DIY.

Salah satu program yang berjalan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu.

"Saat ini terdapat 402 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 16.513 petugas dan 2.448 supplier serta 888.963 penerima manfaat MBG," jelasnya.

Selain MBG, program Koperasi Merah Putih (KMP) juga mendapat dukungan di DIY. Secara nasional, sejumlah 438 koperasi telah diresmikan pada Juli 2025.

Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul.

Permintaan FLPP Tinggi, 214 Rumah Dibangun

Dukungan APBN juga terlihat melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Permintaan terhadap program tersebut tercatat tinggi dan tersebar di 4 kabupaten/kota dengan jumlah 25 perumahan.

Sepanjang 2026, sebanyak 214 unit rumah telah dibangun melalui program tersebut. Pembangunan melibatkan 8 bank, 4 asosiasi, dan 33 pengembang.

Sekolah Rakyat Dibuka di Bantul dan Sleman

Program strategis lainnya adalah Sekolah Rakyat (SR) yang resmi dibuka di Bantul dan Sleman. Program tersebut menggunakan kurikulum nasional dan program karakter serta ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

"Sekolah Rakyat (SR) resmi dibuka di Bantul dan Sleman dengan kurikulum nasional dan program karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Saat ini terdapat 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan jumlah murid sebanyak 275 anak," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.