Bus Sekolah Gunungkidul Kembali Normal, Ada Tambahan Rp270 Juta

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Layanan bus sekolah di Gunungkidul kembali beroperasi penuh sejak 7 September 2026. Sebelumnya, kenaikan harga BBM non subsidi membuat layanan di enam dari tujuh jalur harus dibatasi hanya untuk mengantar pelajar ke sekolah.

Kepala Bidang Angkutan dan Terminal, Dinas Perhubungan Gunungkidul, Arika Damayanti mengatakan, pemulihan layanan antar jemput tersebut berkaitan dengan rencana penambahan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp270 juta.

Tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan delapan unit bus sekolah. Namun, anggarannya belum dapat digunakan karena masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026 yang saat ini dalam pembahasan.

Layanan Bus Sekolah Sempat Dibatasi

Arika menjelaskan kenaikan BBM non subsidi memberikan dampak terhadap biaya operasional bus sekolah di Bumi Handayani. Setelah harga BBM naik pada April lalu, anggaran pembelian bahan bakan untuk operasional tidak lagi mencukupi untuk menjalankan seluruh layanan secara normal.

Kondisi tersebut membuat layanan kepulangan pelajar diserahkan kepada masing-masing orang tua untuk menjemput anak mereka di sekolah. Saat ini terdapat tujuh bus yang beroperasi melayani wilayah Gunungkidul.

Rute bus sekolah tersebut mencakup Semin-Wonosari, Ponjong-Wonosari, Semanu-Wonosari, dan Sokoliman-Wonosari. Selain itu, terdapat layanan pelajar pada rute Tanjungsari-Wonosari, Gedangsari-Wonosari, serta Nglipar-Wonosari.

“Selama kenaikan BBM non subisidi, hanya jalur Semin-Wonosari yang melayani antar jemput. Sedangkan enam jalur lainnya, hanya mengatar ke sekolah karena bagian dari efisiensi anggaran agar bus tetap bisa beroperasional,” kata Arika, Senin (28/9/2026).

Pembatasan tersebut dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran agar layanan bus sekolah tetap dapat berjalan meskipun biaya bahan bakar mengalami kenaikan.

Operasional Kembali Penuh Sejak 7 September

Arika mengatakan kondisi layanan kemudian kembali normal sejak 7 September. Bus sekolah kembali melayani kebutuhan antar jemput pelajar di seluruh jalur yang sebelumnya mengalami pembatasan.

Pemulihan operasional dilakukan dengan menggeser anggaran yang telah tersedia. Anggaran yang semula dialokasikan untuk kebutuhan operasional pada akhir tahun digunakan terlebih dahulu untuk mendukung layanan penuh saat ini.

“Memang belum cair karena menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026 yang masih dalam pembahasan. Tapi, sudah ada kepastian untuk ditambah sehingga tinggal formalitas,” katanya.

Menurut dia, penggunaan anggaran yang tersedia dilakukan agar operasional bus sekolah tidak kembali terganggu sebelum tambahan anggaran dari APBD Perubahan 2026 dapat digunakan.

“Alokasi yang sedianya digunakan akhir tahun kita geser untuk dipergunakan operasional penuh saat ini. Rencananya, operasi di akhir tahun menggunakan tambahan anggaran yang tertuang dalam APBD Perubahan,” ungkap Arika.

Tambahan Anggaran Masih Menunggu APBD Perubahan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, membenarkan adanya komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menambah anggaran operasional bus sekolah yang terdampak kenaikan BBM non subsidi.

Meski demikian, tambahan anggaran tersebut belum dapat diakses karena pencairannya menunggu proses pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2026.

“Anggarannya masuk di APBD Perubahan sehingga penggunaan dilakukan setelah disahkan menjadi perda baru,” katanya.

Putro menambahkan, tambahan anggaran BBM dalam APBD Perubahan 2026 tidak hanya diperuntukkan bagi bus sekolah. Kendaraan dinas milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mendapatkan tambahan anggaran BBM.

“Sudah dibahas dan ada rencana menambah anggaran BBM karena pertamax juga ikut naik,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.