Gaji PPPK Ditanggung Pusat Mulai 2027, DPRD Bantul Siapkan Penyesuaian APBD
Gaji PPPK daerah mulai ditanggung pemerintah pusat pada 2027. DPRD Bantul menyiapkan penyesuaian APBD dan efisiensi belanja.
Ilustrasi penyaluran bantuan air bersih dari Kementerian PU/Antara-Kementerian PU
Harianjogja.com, BANTUL—Awal musim hujan di sejumlah wilayah Bantul diprediksi mundur dibandingkan kondisi normal. DPRD Bantul bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk pembentukan posko untuk menghadapi potensi kekeringan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul, Ani Widayani, mengatakan koordinasi dengan BPBD telah dilakukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul akibat kondisi cuaca dan perubahan musim. Koordinasi tersebut mencakup 75 kalurahan dan 17 kapanewon di Bantul.
Menurut Ani, pembentukan posko menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat wilayah. Sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai unsur kelembagaan yang ada di kalurahan.
“Sudah kami antisipasi bersama-sama dengan BPBD melalui pendekatan dengan 75 kalurahan dan 17 kapanewon. Kami juga mengantisipasi dengan membuat semacam posko-posko dan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat melalui elemen masing-masing,” kata Ani, Rabu (7/10/2026).
Libatkan Pamong hingga Forum Kebencanaan
Ani menjelaskan sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui pemerintah kalurahan. Berbagai unsur masyarakat turut dilibatkan, mulai dari pamong kalurahan, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), Linmas hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Pelibatan berbagai elemen tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Terutama dalam menghadapi potensi bencana yang berkaitan dengan kondisi cuaca serta perubahan musim.
Koordinasi hingga tingkat kalurahan dinilai penting karena setiap wilayah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Dengan adanya posko serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat, informasi dan penanganan terhadap persoalan akibat kondisi cuaca diharapkan dapat dilakukan lebih cepat.
Bantuan Air Bersih Tetap Berjalan
Di tengah ancaman mundurnya awal musim hujan, Ani memastikan penanganan kebutuhan air bersih untuk wilayah yang masih mengalami kekeringan tetap berjalan.
DPRD Bantul juga terus menjalin komunikasi dengan pihak ketiga untuk mendukung penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
“Kalau untuk kekeringan, aman. Kami juga selalu berkomunikasi dengan pihak ketiga terkait bantuan air untuk daerah-daerah yang kekeringan,” ujarnya.
Pemkab Bantul juga diminta memastikan koordinasi antarlembaga tetap berjalan. Hal tersebut diperlukan agar distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan secara cepat dan merata kepada warga yang membutuhkan.
Musim Hujan Bantul Diprediksi Mulai Desember
Sebelumnya, BMKG Stasiun Klimatologi DIY memprakirakan awal musim hujan di sejumlah wilayah berpotensi mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal. Kemunduran awal musim hujan tersebut diperkirakan bisa lebih dari tiga dasarian atau lebih dari 30 hari.
Untuk Bantul bagian utara, musim penghujan diprediksi berlangsung pada dasarian 1 Desember mendatang. Sementara itu, wilayah Bantul bagian timur, barat, dan selatan diprediksi mulai diguyur hujan pada dasarian 2 Desember nanti.
Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan tetap menjadi perhatian. DPRD Bantul bersama BPBD dan unsur masyarakat terus melakukan koordinasi agar kebutuhan warga di wilayah terdampak dapat ditangani sembari menunggu datangnya musim hujan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gaji PPPK daerah mulai ditanggung pemerintah pusat pada 2027. DPRD Bantul menyiapkan penyesuaian APBD dan efisiensi belanja.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 8 Oktober 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal lengkap dan tarif KRL Rp8.000.
Awal musim hujan di Bantul diprediksi mundur lebih dari 30 hari. DPRD Bantul menyiapkan posko dan antisipasi kekeringan.
Suzuki e SKY resmi diperkenalkan di Jepang dan dijual mulai 16 November 2026. Mobil listrik mungil ini punya jarak tempuh 310 km dan desainnya tercatat di DJKI.
DPRD DIY meminta BUMD tak hanya mengejar pertumbuhan aset, tetapi juga memperbesar keuntungan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Para chef mengeksplorasi kuliner Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari sate srepeh hingga tahu telur, untuk menghidupkan kembali makanan lokal.