Guru Besar PTMA Soroti Korupsi dan Etika Pemerintahan

Harianjogja.com, BANTUL—Forum Komunikasi Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (Forkom GB-PTMA) merumuskan lima rekomendasi kebangsaan untuk menjawab berbagai persoalan di Indonesia. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan etika pemerintahan, pengelolaan kekayaan alam, kebijakan lingkungan dan tata ruang, serta pembangunan sumber daya manusia.

Rekomendasi itu dirumuskan dalam Forum Komunikasi Guru Besar PTMA 2026 pada Sabtu (10/10/2026). Ketua Majelis Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si., membacakan rekomendasi tersebut menjelang penutupan forum di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory.

Imamudin mengatakan penyampaian rekomendasi mengenai kondisi bangsa dan negara merupakan bagian dari tanggung jawab moral guru besar. Melalui pemikiran akademis, para guru besar diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami perlu memberikan rekomendasi kaitannya dengan kondisi bangsa dan negara kita. Sebagai bagian dari tanggung jawab moral guru besar. Utamanya terhadap bagaimana kita ikut memberikan sumbangan pemikiran untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujar Imam.

Guru Besar PTMA Soroti Korupsi dan Etika Politik

Salah satu rekomendasi Forkom GB-PTMA menyoroti persoalan moral kebangsaan, terutama praktik korupsi yang dinilai masif. Forum menekankan perlunya penguatan etika dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.

“Melihat fenomena masifnya praktik korupsi, perlu dikembangkan etika dalam tata kelola pemerintahan kita. Menciptakan birokrasi yang bersih, bermartabat, profesional, dan bertanggung jawab,” imbuh Imam saat membacakan rekomendasi.

Selain korupsi, forum menaruh perhatian pada meningkatnya tensi politik menjelang 2029. Dalam rekomendasinya, Forkom GB-PTMA menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, amanah, dan profesional, disertai penerapan etika serta moral politik.

Rekomendasi tersebut menempatkan etika sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, tata kelola negara diharapkan berjalan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan Rakyat

Dalam bidang ekonomi, Forkom GB-PTMA menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi, menguasai, dan mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat mendorong kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan.

“Dalam masalah moral ekonomi, pentingnya kekuatan negara di dalam melindungi, menguasai, dan mengelola kekayaan alam negara untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, serta menjauhi praktik monopoli yang kapitalistik untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan,” jelas Imam.

Forum juga mendorong agar pengelolaan kekayaan alam tidak terlepas dari tujuan pemerataan kesejahteraan. Upaya tersebut menjadi bagian dari rekomendasi kebangsaan yang disampaikan para guru besar PTMA.

Kebijakan Lingkungan Perlu Menyeluruh

Persoalan lingkungan dan tata ruang turut menjadi perhatian dalam rekomendasi Forkom GB-PTMA. Forum menilai penanganan masalah lingkungan memerlukan kebijakan yang menyeluruh agar keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat dapat terjaga.

“Perlu adanya kebijakan yang integral komprehensif dalam penanganan masalah lingkungan, utamanya tentang tata ruang, agar tercipta sebuah ekosistem untuk keberlanjutan kehidupan di masyarakat,” ungkap Imam.

Rekomendasi berikutnya berkaitan dengan pendidikan dan moral bangsa. Forkom GB-PTMA menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan mampu beradaptasi dengan perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan.

Forkom GB-PTMA Siapkan Program Kerja Lintas Bidang

Selain menyampaikan rekomendasi kebangsaan, Forkom GB-PTMA merumuskan program kerja melalui sejumlah komisi. Salah satunya Komisi Integrasi Sains, Kesehatan, Teknologi, Pertanian, dan Lingkungan dengan Nilai-Nilai Islam.

Komisi tersebut mengusulkan tiga agenda utama, yakni:

1. Pengembangan paradigma dan etika sains, kesehatan, teknologi, serta keberlanjutan lingkungan.
2. Perumusan pengelolaan energi, sumber daya alam, dan ketahanan pangan.
3. Pengembangan inovasi yang disertai tanggung jawab etis demi kemaslahatan kehidupan dan lingkungan.

Ketiga agenda itu akan dikemas melalui kolaborasi, riset, berbagi sumber daya, dan kemitraan dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Forkom GB-PTMA untuk memberikan dampak nyata melalui rekomendasi dan kerja sama lintas bidang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.