Perkuat Kepastian Hukum, Pemkab Sleman Tuntaskan Penetapan Batas Kalurahan

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyerahkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Kelurahan kepada 17 lurah pada Senin (12/10/2026). Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sembada, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, sebagai upaya memperkuat tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Abu Bakar, menjelaskan bahwa penegasan batas kelurahan di wilayah Sleman telah mencakup 86 kelurahan hingga semester pertama 2026. Proses tersebut melibatkan pemasangan dan penegasan total 498 pilar batas, yang seluruhnya telah mencapai 100% dari target.

Meski penegasan batas sudah mencakup seluruh kelurahan, penetapan melalui Peraturan Bupati masih terus diselesaikan. Dari total 86 kelurahan, sebanyak 78 kelurahan telah memiliki penetapan batas wilayah melalui Perbup atau setara dengan 90,7% dari target.

Enam Kelurahan di Prambanan Masih Diverifikasi

Abu Bakar menyebut masih ada delapan kelurahan yang belum menyelesaikan proses penetapan batas wilayah melalui Perbup. Enam di antaranya berada di Kapanewon Prambanan dan masih menjalani verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sementara itu, dua kelurahan lainnya, yakni Candibinangun dan Wedomartani, masih dalam tahap penyelesaian di tingkat kabupaten.

"Sisa kelurahan yang belum berbentuk Perbup saat ini meliputi 6 kelurahan di Kapanewon Prambanan yang masih dalam proses verifikasi teknis di Badan Informasi Geospasial (BIG), serta 2 kelurahan (Candibinangun dan Wedomartani) yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat kabupaten," terang Abu.

Penyerahan dokumen kepada para lurah dilakukan sebagai bagian dari upaya memperjelas batas administrasi wilayah. Kejelasan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di setiap wilayah memiliki landasan administrasi yang jelas.

Bupati Sleman Tekankan Kepastian Hukum

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menilai kejelasan batas wilayah kelurahan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penetapan batas yang jelas dapat mendukung tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, serta mencegah potensi konflik antarwilayah.

Harda juga meminta para lurah, terutama yang wilayahnya berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lain, untuk memahami dan mengawal dokumen batas wilayah secara cermat.

"Saya minta kepada para lurah di wilayah perbatasan, khususnya yang bersinggungan langsung dengan kabupaten atau kota lain, untuk terus mengawal dan memahami dokumen batas wilayah ini dengan baik agar penataan administrasi dan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal serta selaras dengan kebijakan pemerintah daerah," tegas Harda.

Menurut Harda, pemahaman terhadap dokumen batas wilayah menjadi penting agar penataan administrasi dan pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih terarah. Langkah tersebut juga diharapkan menjaga keselarasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di wilayah yang berbatasan dengan daerah lain.

DIY Berpeluang Tuntaskan Penetapan Batas Kelurahan

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY, Nuri Achadiyanti, mengapresiasi penyelesaian sinkronisasi batas 17 kelurahan di Kabupaten Sleman yang telah disahkan melalui Perbup. Ia berharap capaian tersebut menjadi pijakan bagi kelurahan untuk mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing.

Nuri menegaskan bahwa batas wilayah merupakan unsur mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Selain berkaitan dengan kepastian hukum, penetapan batas juga menjadi bagian penting dari tertib administrasi pemerintahan.

"Tahun ini Kabupaten Sleman menjadi salah satu kabupaten yang mampu menyelesaikan penetapan batas secara mandiri. Berkat capaian ini, DIY berpotensi menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang 100% menyelesaikan batas kelurahan," tuturnya.

Penyelesaian penetapan batas wilayah di Sleman diharapkan mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih tertib sekaligus meminimalkan persoalan terkait batas antarkelurahan. Kejelasan batas juga menjadi landasan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.