DPRD DIY Minta UMKM Lokal Dilibatkan dalam Program MBG

Harianjogja.com, JOGJA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY meminta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal mendapat kesempatan menjadi pemasok kebutuhan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Pelibatan UMKM tersebut diharapkan membuka akses pasar baru bagi produk lokal sekaligus memperluas manfaat ekonomi hingga tingkat kalurahan. Selain dukungan anggaran, pengembangan usaha juga membutuhkan akses pemasaran, permodalan, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengatakan perluasan kemitraan menjadi salah satu upaya untuk membantu UMKM mengembangkan usaha. Produk lokal diharapkan tidak hanya bertahan di pasar yang sudah ada, tetapi juga mampu menjangkau jaringan distribusi yang lebih luas.

Menurut Andriana, pemerintah perlu memahami persoalan yang dihadapi pelaku usaha secara langsung agar dukungan yang diberikan tepat sasaran. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah dukungan anggaran untuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM.

“Kami akan terus mengupayakan dukungan anggaran yang terbaik sesuai kewenangan dan kemampuan daerah agar pengembangan IKM dan UMKM dapat berjalan lebih optimal,” kata Andriana setelah menyerap aspirasi Forum Komunikasi UMKM Kalurahan Sardonoharjo di Rumah IKM Sardonoharjo, Sleman, Rabu (14/10/2026).

Rumah IKM Sardonoharjo fasilitasi pengembangan produk

Andriana juga menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) bagi pelaku UMKM. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjaga identitas produk, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing usaha lokal.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi UMKM Kalurahan Sardonoharjo, Darlina Prihatmanti, mengatakan Rumah IKM yang berdiri sejak 2023 menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk, mengikuti pelatihan, serta memperoleh pendampingan.

Meski demikian, menjangkau pelaku UMKM hingga tingkat akar rumput masih menjadi pekerjaan rumah. Pendampingan dinilai diperlukan agar semakin banyak pelaku usaha memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis.

Rumah IKM Sardonoharjo selama ini juga memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Produk yang dikembangkan pelaku usaha di tempat tersebut beragam, mulai dari sabun mandi, sampo, makanan, hingga batik.

Pemasaran dan modal masih menjadi tantangan

Anggota Komisi B DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, menilai pemasaran dan permodalan masih perlu mendapat perhatian dalam pengembangan UMKM. Kemampuan memproduksi barang belum cukup apabila pelaku usaha kesulitan menjangkau konsumen maupun mendapatkan modal untuk memperbesar skala bisnis.

Karena itu, Yan menilai perluasan jaringan pemasaran dapat ditempuh melalui kerja sama dengan sektor perhotelan dan usaha kuliner. Kemitraan tersebut berpeluang membuka jalur distribusi baru bagi produk UMKM lokal.

“Persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga bagaimana mendapatkan akses modal dan memasarkan produknya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membangun koordinasi dengan hotel dan rumah makan agar produk UMKM lokal memiliki peluang untuk dipasarkan,” ucap Yan.

Pelibatan UMKM dalam program pemerintah, termasuk MBG melalui SPPG dan KDMP, menjadi salah satu peluang yang disoroti DPRD DIY untuk memperluas pasar produk lokal. Namun, akses tersebut perlu disertai dukungan pemasaran, permodalan, pendampingan, dan perlindungan produk agar pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.