Okupansi Hotel di DIY Turun 5-10 Persen, PHRI Soroti Persaingan Akomodasi

Harianjogja.com, JOGJA—Tingkat keterisian atau okupansi hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga Oktober 2026 masih berada di bawah 50%. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mencatat okupansi hotel berbintang rata-rata 35–45%, sedangkan hotel nonbintang hanya berkisar 15–25%.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengatakan angka tersebut turun sekitar 5–10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut dia, kondisi ini dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat dan persaingan dengan berbagai jenis akomodasi lain.

Deddy menyoroti keberadaan vila, homestay, kos harian, hingga apartemen yang menurutnya sebagian belum memiliki izin sesuai peruntukan atau bahkan belum berizin dan tidak membayar pajak.

Selain itu, penurunan kemampuan belanja masyarakat turut memengaruhi permintaan terhadap layanan penginapan. Dengan kondisi tersebut, PHRI DIY hanya menargetkan okupansi hotel mencapai 70% hingga akhir tahun.

"Sampai akhir tahun kita target 70% saja," kata Deddy, Jumat (30/10/2026).

Demonstrasi Sempat Pengaruhi Reservasi Hotel

Deddy juga menyebut demonstrasi di sejumlah kota, termasuk di DIY, turut memengaruhi pemesanan kamar hotel. Meski dampaknya tidak signifikan, situasi tersebut sempat membuat sebagian wisatawan mempertimbangkan kembali rencana perjalanan mereka.

Namun, informasi mengenai kondisi Jogja yang aman membuat sejumlah wisatawan tidak jadi membatalkan reservasi.

"Demonstrasi kemarin sedikit banyak mempengaruhi reservasi yang ada walau tidak signifikan," jelasnya.

Sebelumnya, mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga suporter sepak bola menggelar demonstrasi di sejumlah titik di Kota Jogja pada Rabu (28/10/2026). Massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah isu yang disoroti meliputi persoalan upah layak, dugaan tindakan represif aparat, hingga kasus korupsi Stadion Mandala Krida. Massa dari berbagai kelompok juga mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Wahid, mengatakan pihaknya turut menyoroti persoalan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah kasus Stadion Mandala Krida yang dinilai belum tuntas.

Aliansi tersebut juga mengangkat dugaan praktik premanisme dan tindakan represif yang menurut mereka dapat melemahkan gerakan demonstrasi. Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi sorotan. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.

Kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sasaran kritik, terutama terkait persoalan keamanan pangan dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Aliansi meminta program tersebut dihapus dan anggarannya dialihkan untuk mendukung pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.

Menurut Wahid, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, pekerjaan layak, jaminan sosial, hingga perlindungan lingkungan.

“Mengingat situasi Indonesia hari ini, mulai dari kepemimpinan Prabowo-Gibran dengan banyaknya kebijakan yang disahkan tidak berpihak kepada rakyat. Dan terkhusus lagi di Jogja, kita menyoroti tentang upah buruh di Yogyakarta yang tidak ditetapkan sesuai standar kebutuhan hidup layak,” ujar Wahid.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.