PROBLEM KEPEMUDAAN: Ruang Kreatif dan Peran Keluarga Mampu Tekan Kenakalan Remaja

Media Digital
Media Digital Selasa, 17 November 2026 06:07 WIB
PROBLEM KEPEMUDAAN: Ruang Kreatif dan Peran Keluarga Mampu Tekan Kenakalan Remaja

Ketua Komisi D DPRD Sleman, M. Arif Priyosusanto (kanan) dalam siniar Harian Jogja yang digelar di Kantor DPRD Sleman, Senin (16/11). /Harian Jogja.

SLEMAN—DPRD Sleman mendorong penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menekan angka kenakalan remaja. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga diminta memperluas ruang kreatif bagi anak muda sebagai wadah menyalurkan minat, bakat, dan potensi mereka.

Ketua Komisi D DPRD Sleman, M. Arif Priyosusanto, mengatakan persoalan kenakalan remaja di Sleman perlu mendapat perhatian serius. Meski angka kasus disebut mengalami penurunan, kondisi tersebut belum berarti persoalan telah selesai.

“Bisa dibilang sedikit agak rawan. Walaupun belum bisa dikatakan rawan, tetapi sudah menuju ke arah titik kerawanan. Karena itu, kami bersama eksekutif mengupayakan sejumlah instruksi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang menyangkut pemuda dan remaja,” ujarnya dalam siniar Harian Jogja bertajuk Strategi Menekan Kenakalan Remaja dan Mengembangkan Potensi Pemuda Sleman di Kantor DPRD Sleman, Senin (16/11).

Menurut Arif, dinamika kenakalan remaja di Sleman dipengaruhi sejumlah faktor. Selain jumlah penduduk dan pemuda yang relatif besar, karakter wilayah perkotaan serta tingginya mobilitas pendatang turut memengaruhi pola interaksi dan perilaku anak muda.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut kekerasan jalanan dan kriminalitas di jalan masih menjadi persoalan yang perlu diantisipasi. Termasuk pengaruh penyalahgunaan pil koplo atau pil sapi yang dinilai mulai menjalar luas.

Namun, Arif menegaskan faktor keluarga tetap menjadi salah satu aspek utama yang perlu diperkuat. Persoalan kenakalan remaja tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi. Kurangnya perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan pengawasan orang tua juga dapat memengaruhi perilaku anak.

Untuk itu, kata dia, DPRD Sleman telah mendorong penguatan keluarga melalui regulasi daerah. Menurutnya, keluarga harus menjadi lingkungan pertama yang memberikan perhatian, pendampingan, serta pendidikan karakter kepada anak.

“Tidak semua persoalan anak itu karena ekonomi. Ada juga anak-anak dari keluarga menengah ke atas yang mampu secara materi, tetapi kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan kurang komunikasi. Itu yang ingin kita bangun di Sleman,” katanya.

Alih-alih membebankan hanya pada sekolah, penyelesaian persoalan itu menurut dia juga perlu melibatkan orang tua dan komite sekolah agar komunikasi antara sekolah dan keluarga berjalan baik. Dengan demikian, persoalan siswa dapat ditangani sejak awal sebelum berkembang lebih jauh.

“Saat ini Pemkab juga telah menyediakan layanan konsultasi psikolog di puskesmas. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis, termasuk secara daring, dengan menjamin kerahasiaan pengguna,” ucap dia.

Tak hanya itu, Arif juga menyoroti masih adanya lebih dari 3.000 anak tidak sekolah di Sleman. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seluruhnya disebabkan persoalan ekonomi karena pemerintah daerah telah menyediakan beasiswa dan jaring pengaman sosial untuk pendidikan.

Ia meminta pemerintah daerah menelusuri penyebab setiap kasus, termasuk kemungkinan persoalan keluarga, perundungan, maupun masalah pribadi anak. Pendampingan perlu dilakukan secara individual dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kalurahan, masyarakat, dan kalangan akademisi.

Ruang Kreatif

Di sisi lain, Komisi D turut mendorong pengembangan ruang kreatif bagi remaja. Sejumlah kegiatan seperti lomba pembuatan batik dan karya ilmiah remaja telah diselenggarakan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, sosialisasi kegiatan tersebut dinilai masih perlu diperluas agar lebih banyak anak muda mengetahuinya.

Selain itu, Arif juga menyebut Forum Anak Sleman sebagai salah satu wadah yang perlu terus didorong.

Komisi D, kata dia, akan tetap mendukung kegiatan kreatif kepemudaan pada 2027, sekaligus mengevaluasi sejauh mana program yang telah berjalan mampu meningkatkan kreativitas remaja.

“Kami juga terus mendorong pengembangan Sekolah Rintisan Budaya yang menguatkan karakter Jawa. Program yang telah berjalan sekitar lima tahun lalu itu antara lain diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler bernuansa budaya, penggunaan bahasa Jawa, serta pemakaian pakaian adat pada hari tertentu,” kata Arif.

(Stefani Yulindriani/*)

Demokrasi substantif menjadi ujian berat pascademokrasi prosedural. Ketimpangan acap terjadi antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial.

Hal itu menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Pemantauan Perkembangan Politik dengan tema Dinamika Demokrasi dan Stabilitas Politik Daerah: Penguatan Dialog, Deteksi Dini, dan Kolaborasi Stakeholder dalam Mengawal Perkembangan Politik DIY yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY, Senin (16/11).

Dalam diskusi yang digelar di Kenes Social House, Sleman itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Prof. Gabriel Lele, menjelaskan bahwa demokrasi substantif berfokus pada kemampuan lembaga-lembaga demokrasi yang bekerja untuk menjawab kebutuhan atau persoalan publik. Misalnya menjawab masalah akses pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya.

Demokrasi substantif, kata dia, menjadi ujian berat pascademokrasi prosedural. Menurut Gabriel, sering terjadi ketimpangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Akan tetapi ia meyakini bahwa sebagian besar masyarakat cenderung lebih menitikberatkan demokrasi substantif.

Sayangnya, kata Gabriel, sejak 1999 sampai saat ini, negara sibuk dengan rekayasa demokrasi prosedural, tanpa memikirkan format demokrasi prosedural seperti apa yang punya implikasi terhadap demokrasi substantif.

Dalam diskusi itu pula, Gabriel membahas skema demokrasi prosedural seperti apa yang bisa berjalan beriringan dengan demokrasi substantif. “Titik kunci hal tersebut ada pada partisipasi bermakna warga negara dalam proses kebijakan,” ucap Gabriel.

Sementara itu, perwakilan Badan Intelijen Daerah (Binda) DIY, Bahtiar Rifai, menilai perkembangan politik di wilayah tidak lepas dari situasi politik internasional maupun regional. Situasi di wilayah tersebut akan berdampak pada kondisi nasional hingga akhirnya turut berdampak pada area lokal daerah. “Kejadian apapun di Indonesia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh dari tingkat internasional, regional dan kawasan di Asia,” ucap Bahtiar.

Oleh karena itu, penanganan situasi, menurut Bahtiar, perlu mengedepankan pendekatan komprehensif dengan memperkuat deteksi dini, koordinasi lintas stakeholder, penyelesaian persoalan masyarakat serta penegakan hukum secara profesional dan proporsional.

Pahami Akar Masalah

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto menyampaikan bahwa sebagai daerah dengan kehidupan masyarakat yang dinamis, DIY menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan.

Dia mengatakan perkembangan dan tantangan yang dihadapi DIY dalam kehidupan politik, mulai dari dinamika penyampaian aspirasi masyarakat, aktivitas gerakan sosial, hingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Bagi Lilik, berbagai fenomena di atas merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dipahami secara utuh dan proporsional.

Oleh karena itu, pemantauan perkembangan politik tidak cukup hanya dilakukan dengan mengidentifikasi potensi kerawanan. Lebih dari itu, memahami akar persoalan, membaca kecenderungan perubahan sosial-politik, serta melihat bagaimana hubungan antara masyarakat dan pemerintah berkembang, menurut Lilik juga harus dilakukan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online