DPRD Kulonprogo Soroti Kosmetik Impor China dan Retribusi Glagah
Komisi II DPRD Kulonprogo memantau industri kosmetik PT BAS dan retribusi Pantai Glagah, termasuk fasilitas penerangan serta sarana ibadah.
Gedung DPRD Kulon Progo/Antara
Harianjogja.com, KULON PROGO—Rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) baru di wilayah utara Kulon Progo dinilai perlu dikaji ulang. DPRD Kulon Progo menilai penambahan rumah sakit belum menjadi kebutuhan paling mendesak selama tingkat keterisian rumah sakit yang sudah ada dan ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas masih menghadapi persoalan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Jeni Widiyatmoko, mengatakan rencana menghadirkan RSUD di wilayah utara pada dasarnya memiliki tujuan baik. Namun, menurut dia, pemerintah perlu memperhitungkan kesiapan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), hingga potensi keterisian pasien sebelum merealisasikan pembangunan tersebut.
Pertimbangan itu, kata Jeni, penting agar pembangunan fasilitas kesehatan baru tidak justru menimbulkan persoalan lanjutan. Terlebih, jumlah penduduk Kulon Progo saat ini belum mencapai 500.000 jiwa, sementara daerah tersebut telah memiliki dua RSUD.
Jeni menjelaskan RSUD Wates selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama karena berada di pusat kota. Menurut dia, rumah sakit tersebut tidak menghadapi persoalan terkait tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) maupun kondisi keuangan.
Kondisi berbeda, lanjutnya, terlihat di RSUD Nyi Ageng Serang (NAS) yang berlokasi di Kapanewon Sentolo. Jeni mengaku menerima laporan bahwa tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit tersebut belum mencapai 30%. Angka itu dinilainya masih jauh dari standar yang dibutuhkan agar operasional rumah sakit dapat berjalan sehat.
"Cuman di RSUD Nyi Ageng Serang (NAS) yang berada di Kapanewon Sentolo kemarin dapat laporan BOR atau keterisian bad di RSUD NAS tidak ada 30 persen jadi masih sangat jauh dari standar yang seharusnya RS bisa jalan dengan sehat. Apalagi dengan kondisi dengan kekurangan beberapa tenaga kesehatan di sana," tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Selain persoalan keterisian rumah sakit, Jeni menyoroti keterbatasan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Menurut dia, Puskesmas di sejumlah wilayah Kulon Progo masih menghadapi kekurangan tenaga, mulai dari dokter, bidan, perawat, hingga tenaga medis lainnya.
Kondisi tersebut membuat penguatan Puskesmas dinilai lebih mendesak dibandingkan membangun rumah sakit baru. Sebab, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi pintu awal pelayanan kesehatan.
Jeni mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan apabila RSUD baru dibangun di wilayah utara. Selain itu, proyeksi jumlah pasien yang akan memanfaatkan rumah sakit tersebut juga perlu diperhitungkan secara matang.
"Jadi kalau boleh saya simpulkan itu untuk pembangunan RSUD di wilayah utara jika direalisasikan dalam jangka waktu dekat saya pikir kurang rasional karena melihat fakta yang ada sekarang. Bagaimana nanti ke depan pemenuhan tenaga kesehatannya, bagaimana nanti perkiraan keterisian dari RSUD jika jadi dibangun di wilayah utara," ungkapnya.
Jeni mengatakan pembangunan RSUD tipe D sekalipun membutuhkan kapasitas minimal 50 tempat tidur. Dengan kondisi jumlah penduduk dan keberadaan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia, ia pesimistis tingkat keterisian RSUD baru di wilayah utara bisa mencapai separuh kapasitasnya.
Pertimbangan lainnya adalah keberadaan dua rumah sakit swasta di wilayah yang sama. Menurut Jeni, lokasi rumah sakit serta jumlah penduduk di wilayah utara Kulon Progo menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam memperkirakan potensi pasien.
Ia mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan yang memiliki tujuan baik tidak berakhir menjadi persoalan baru atau bahkan mangkrak. Karena itu, kajian kebutuhan layanan dan kemampuan operasional rumah sakit perlu dilakukan sebelum pembangunan diputuskan.
Jeni juga membandingkan jumlah fasilitas rumah sakit daerah di Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman. Ia menyebut Sleman memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa dan dua RSUD yang berada di Murangan serta Prambanan.
"Ini yang harus dipertimbangkan bagi para pemangku kebijakan agar rencana yang mulia ini tidak menjadi persoalan apalagi mangkrak. Sebagai perbandingan di Sleman penduduknya 1,2 juta yang hanya memiliki dua RSUD di Murangan dan Prambanan berarti kan sama dengan Kulon Progo punya dua RSUD padahal penduduknya tidak sampai 500 ribu. Artinya kalau dari fasilitas kesehatan yang ada Kulon Progo sudah terdepan," ungkapnya.
Atas sejumlah pertimbangan tersebut, Jeni mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembenahan layanan Puskesmas di wilayah utara. Pemenuhan tenaga kesehatan yang masih kurang dinilai dapat menjadi langkah yang lebih mendesak untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
"Jika boleh lebih menyarankan ini kami berharap daripada membangun RS yang baru yang nanti masih menjadi pertanyaan banyak hal terkait konsekuensi yang mengintai ke depannya. Kami menyarankan bagaimana mengupayakan meningkatkan pelayanan Puskesmas di wilayah utara itu agar lebih baik lagi dengan memenuhi seluruh kekurangan tenaga kesehatan yang ada," imbuh Jeni.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Eko Budiarto, tidak membantah bahwa ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas masih mengalami kekurangan. Persoalan tersebut, menurut dia, juga terjadi di Puskesmas Galur.
Eko mencontohkan Puskesmas Galur yang belum memiliki jumlah tenaga sesuai kebutuhan minimal. Kekurangan itu mencakup dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena tenaga kesehatan di Puskesmas Galur juga harus memberikan pelayanan di tiga Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pemenuhan SDM bukan hanya berkaitan dengan jumlah tenaga yang tersedia di Puskesmas induk, tetapi juga kemampuan menjangkau masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan pendukung.
Eko menjelaskan setiap Puskesmas memiliki kebutuhan tenaga minimal yang telah ditentukan. Komposisi tersebut meliputi dokter dengan kompetensi tertentu, dokter umum, dokter gigi, perawat, serta bidan.
"Sesuai aturan tiap Puskesmas itu minimal memiliki satu dokter KKLP, empat dokter umum, dua dokter gigi, sembilan hingga 10 perawat dan delapan bidan. Di seluruh Puskesmas Kulon Progo masih belum mampu memenuhi seluruh SDM tersebut secara lengkap," jelasnya.
Pernyataan Dinas Kesehatan tersebut memperlihatkan bahwa kekurangan tenaga kesehatan masih menjadi persoalan di layanan kesehatan tingkat pertama. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan yang disoroti DPRD dalam menilai rencana pembangunan RSUD baru di wilayah utara Kulon Progo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi II DPRD Kulonprogo memantau industri kosmetik PT BAS dan retribusi Pantai Glagah, termasuk fasilitas penerangan serta sarana ibadah.
Jadwal KRL Palur-Jogja 20 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.
Arema FC mengincar poin di markas PSS Sleman. Andre Caldas menyebut persiapan tim lebih matang dan mewaspadai motivasi tuan rumah.
Putri Kusuma Wardani dan Dejan/Felisha lolos ke perempat final Hong Kong Open 2026 setelah menang di babak 16 besar.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.