Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
One hundred thousand rupiah notes are seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Singapore, in this file picture taken March 14, 2013. Banks in Singapore are stubbornly against adopting domestically set reference rates for derivative contracts in the Indonesia rupiah, despite preparing to drop their own rate fixing for the Malaysian ringgit and Vietnamese dong. To match Analysis MARKETS-INDONESIA/FIXING REUTERS/Edgar Su/Files (SINGAPORE - Tags: BUSINESS)
Harianjogja.com, BANTUL- Kabupaten Bantul kehilangan potensi pendapatan hingga Rp1,6 miliar lebih dari keberadaan menara telekomunikasi di daerah ini, lantaran tak masifnya pemungutan retribusi.
Kabid Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Trisna Manurung mengatakan, potensi pendapatan dari menara telekomunikasi yang berdiri di Bantul mencapai Rp1,8 miliar berdasarkan perhitungan pada 2010. Namun saat ini, pendapatan yang masuk dari retribusi menara hanya Rp200 juta lebih.
Padahal Pemkab menargetkan pendapatan sebesar Rp400 juta tahun ini. Bahkan target pendapatan itu dinaikan menjadi Rp450 juta pada saat pembahasan APBD Perubahan September-Oktober lalu.
"Memang antara pendapatan dengan target dan potensi belum tercapai," terang Trisna Manurung, Rabu (30/10/2013).
Potensi pendapatan tersebut dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan tempat bangunan menara berdiri maupun instalasinya. "Dari menara yang ada dihitung, NJOP-nya dikalikan dua persen," imbuhnya.
Perhitungan besaran retribusi yang ditarik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU dan Perda Bantul mengenai retribusi lanjutnya dihitung 2% dari NJOP.
Anggota Komisi B DPRD Bantul yang membidangi masalah perekonomian, Amir Syarifuddin menyayangkan potensi pendapatan yang tak tergali tersebut. Padahal menurutnya cukup signifikan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau target pungutan retribusi tercapai dan potensi pendapatan terpenuhi sangat signifikan menambah PAD,” lanjut politisi PKS tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
Sri Sultan HB X tekankan pentingnya gemi, nastiti, ngati-ati di era digital saat literasi keuangan tertinggal dari inklusi.
Samsung kembangkan ponsel layar gulung dengan kamera bergerak adaptif yang mengikuti perubahan ukuran layar.
Ketua LPS Anggito Abimanyu soroti paradoks literasi keuangan di era digital dalam JFF 2026 Jogja.
Satpol PP Gunungkidul dan Bea Cukai sita 152 ribu batang rokok ilegal dalam razia beruntun di sejumlah kapanewon.
BPOM temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya, mayoritas produk stamina pria ilegal dan berisiko kesehatan serius.