Disertasi FH UII Ungkap Timpangnya Relasi Rakyat dan DPR
Disertasi Abdul Kadir Bubu di FH UII menyoroti ketimpangan relasi rakyat dan DPR serta menawarkan rekonstruksi kedaulatan rakyat.
Ilustrasi pengadilan (JIBI/Solopos/Reuters)
Harianjogja.com, SLEMAN - Warga Sleman tercatat memiliki data yang tinggi untuk mengganti nama. Mereka sengaja mengganti namanya dengan mengajukan permohonan secara resmi ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Sleman.
Humas Pengadilan Negeri Kelas 1B Sleman, Iwan Anggoro Warsito menjelaskan permohonan penggantian nama tergolong tinggi untuk wilayah Sleman. Karena dalam sepekan minimal pihaknya menyidangkan sebanyak dua permohonan ganti nama setiap perseorangan.
Dalam setahun sedikitnya 72 orang yang mengajukan ganti nama. Bahkan dari Januari hingga awal April 2014 ini setidaknya sudah 30 warga yang mengajukan permohonan ganti nama.
"Sepekan minimal dua permohonan, dalam setahun sekitar 72 orang. Lumayan tinggi, 2014 ini sekitar 30 permohonan," jelas Iwan yang juga Hakim PN Sleman saat ditemui Rabu (16/4/2014).
Syarat mengajukan permohonan sidang ganti nama sama seperti sidang lain. Setiap pemohon mengajukan kemudian sepekan kemudian dilakukan sidang di PN Sleman. Dalam sidang itu pemohon akan ditanya beberapa hal terkait latar belakang dan tujuan mengganti namanya.
Salahsatu pertimbangan utama dalam memutuskan terkabulkan atau tidaknya permohonan mengganti nama yakni terkait kepatutan. "Hari ini daftar sepekan kemudian sidang langsung bisa diputuskan," imbuh dia.
Hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon yang akan mengganti nama jika nama pengganti tidak patut. Semisal nama yang sudah baik justru diganti dengan arti yang buruk. Selain itu nama yang mengadopsi nama orang besar yang berkaitan dengan kepangkatan atau gelar juga bisa ditolak oleh hakim permohonannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Disertasi Abdul Kadir Bubu di FH UII menyoroti ketimpangan relasi rakyat dan DPR serta menawarkan rekonstruksi kedaulatan rakyat.
Gelora Seni 17-an di Lemahdadi Bantul menghadirkan pertunjukan lintas generasi, dari tari hingga Jathilan, dalam HUT ke-81 RI.
BTN memperkuat penyaluran FLPP di Jambi dengan mendorong rumah subsidi berkualitas dan tingkat keterhunian yang mencapai 95,07%.
Kelok 23 JJLS Gunungkidul-Bantul hampir rampung dan bakal dilengkapi tiga gardu pandang untuk menikmati panorama Laut Selatan.
DPRD Jogja meminta kantong parkir disiapkan sebelum Malioboro full pedestrian untuk mencegah parkir liar, macet, dan pungutan tak sesuai aturan.
Kejagung menyita aset bos PT QSS Sudianto alias Aseng senilai Rp338,35 miliar terkait dugaan korupsi pertambangan bauksit.