TK Negeri Gedangsari Belum Dilelang, Ini Kendala Terbarunya
TK Negeri Gedangsari senilai Rp1,1 miliar belum dilelang. Dokumen masih direview dan harga material perlu disesuaikan.
Ilustrasi penghitungan suara (JIBI/Solopos/Dok.)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Tim koalisi pasangan Jokowi-JK Gunungkidul mengklaim unggul di 16 kecamatan. Meski demikian, mereka berharap seluruh kader maupun simpatisan mengawal perhitungan suara. Tujuannya, supaya taka da perpidahan suara dalam proses tersebut.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Gunungkidul Sutarpan mengakui bahwa dari 18 kecamatan yang ada, pasangan Jokowi-JK hanya kalah di dua kecamatan, yakni, Kecamatan Paliyan dan Saptosari.
Di Paliyan, pasangan nomor urut dua mendapatkan dukungan 9.513 suara, atau kalah tipis dari pasangan Prabowo-Hatta dengan 9.768 suara.
Sementara itu, di Kecamatan Saptosari pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 11.420 suara. Jumlah ini masih kalah dengan perolehan pasangan nomor urut satu dengan perolehan 12.133 suara. Namun, di 16 kecamatan lainnya, mereka tak tertahankan.
“Prosentase kemenangan kami mencapai 62 persen lebih,” katanya, Kamis (10/7/2014).
Sutarpan optimistis bila data yang dipegang merupakan data yang sahih. Pasalnya, perolehan suara ini didasarkan pada pemberian formulir C1 yang diberikan petugas KPPS saat perhitungan suara di TPS berakhir.
Untuk itu, dia berharap seluruh simpatisan, saksi atau relawan untuk mengawal jalannya penghitungan suara mulai dari tingkat PPS, PPK ataupun saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.
“Ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawalnya. Jangan sampai, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memindahkan perolehan suara tersebut,” seru anggota DPRD Gunungkidul itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TK Negeri Gedangsari senilai Rp1,1 miliar belum dilelang. Dokumen masih direview dan harga material perlu disesuaikan.
Raperda penyertaan modal BUMD Kota Magelang disiapkan sebagai payung penguatan ekonomi, dengan fokus kinerja, pengawasan, dan kontribusi daerah.
Pesawat yang membawa Menhut Raja Juli Antoni gagal mendarat di Kalbar karena kabut asap karhutla membuat jarak pandang hanya 100 meter.
Komisi X DPR RI meminta BPS memperbarui data desil maksimal dua minggu karena ketidaksesuaian data menghambat penyaluran bantuan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan kawasan timur dan selatan untuk memperkuat investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
KPK mengawal perbaikan tata kelola ASDP setelah penanganan perkara dugaan korupsi, termasuk tiga area yang dinilai berisiko.