PILKADA GUNUNGKIDUL : Maju Sebulan, Dana Membengkak Rp961 Juta

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Anggaran untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 di Gunungkidul bakal bengkak hingga Rp961 juta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul telah meminta tambahan anggaran dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2014.

Awalnya, di APBD murni mendapatkan dana Rp395 juta. Namun, dikarenakan persiapan pilkada maju satu bulan, maka KPU membutuhkan biaya tambahan. Rencananya, dana tersebut digunakan untuk honor petugas dan biaya operasional.

Ketua KPU Gunungkidul Zainuri Ikhsan mengatakan tambahan anggaran tidak lepas dari majunya persiapan Pilkada.

Salah satunya pembentukan petugas pemilihan kecamatan (PPK), awalnya petugas itu dibentuk di awal tahun. Namun, dikarenakan proses tahapan yang dilaksanakan maju, maka pembentukannya juga maju.

Dia merinci wacana penambahan anggaran tersebut tak mengubah alokasi anggaran untuk Pilkada 2015. Pasalnya, alokasi yang dianggarkan tetap Rp22,5 miliar.

“Tidak ada yang berubah, dan hanya perubahan pos anggaran yang digunakan maju dari rencana awal,” imbuh pria asal Batang, Jawa Tengah itu, Sabtu (13/9/2014).

Menurut dia, perubahan anggaran sudah dikonsultasikan dengan anggota DPRD Gunungkidul, Jumat (12/9/2014). Malahan, saat pertemuan itu KPU juga disinggung berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di Pusat. Namun, Ikhsan menegaskan dasar aturan tetap berpedoman pada aturan yang lama.

“Kami terus mengikuti perkembangan RUU itu, namun untuk persiapannya tetap berdasar peraturan dalam pemilihan 2010 lalu. Kami juga menuggu hasilnya seperti apa? Yang jelas, UU Pilkada itu akan dijadikan pedoman dalam pemilihan mendatang,” ungkap dia.

Lebih jauh Iksan mengatakan, antisipasi saat rancangan tesebut diketok menjadi undang-undang KPU telah menyiapkan beberapa rencana. Namun, ditegaskan Ikhsan, pihaknya siap mengembalikan seluruh anggaran bila DPR memutuskan pilkada dipilih oleh wakil rakyat.

“Apa pun hasilnya, kami siap menjalankan undang-undang itu. kalau mekanismenya pemilihan tidak langsung, kami akan mengembalikan anggaran itu. Tapi, kalau aturannya tidak berubah, maka kami akan terus jalan dengan persiapan yang ada,” ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.