Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melakukan kebijakan efisiensi, menyusul naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan larangan rapat di hotel bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebelumnya, Walikota Jogja Haryadi Suyuti berharap Pemerintah Pusat mencari terobosan dampak dari kenaikan harga BBM. Ia mengaku perihatin, dan berharap pula Pemerintah Pusat dapat merevisi kebijakan agar lebih berpihak kepada rakyat.
Haryadi melanjutkan, meski ia menginterupsi kebijakan pusat, Pemkot tetap akan melakukan sejumlah kebijakan efisiensi anggaran.
Hal ini yang disampaikan melalui Kadri Renggono, kepala Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Jogja.
"Segosegawe seperti kita lihat, akan terus berjalan. Dan tiap Jumat, akan ada kebijakan tidak ada jatah bensin bagi kendaraan operasional," ucap Kadri, Rabu (19/11/2014).
Sedangkan, Haryadi Suyuti menerangkan terkait kebijakan larangan rapat di hotel. Yakni, Pemkot akan memaksimalkan ruang-ruang yang ada.
"Itu sebagai bentuk efisiensi anggaran dan program yang akan dilaksanakan. Tapi akan kita evaluasi terus," pungkasnya saat dijumpai usai rapur di DPRD Kota Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aktivis Pusat Studi HAM dan Demokrasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), John Widijantoro angkat suara, mengenai adanya ajakan aksi bagi siswa SMA/SMK sederajat pada 30 September 2019. Sekaligus larangan yang muncul dari sejumlah pihak, atas aksi tersebut.
Sebanyak 3.393 PPPK paruh waktu di Bantul resah kontrak berakhir September 2026 di tengah pembatasan belanja pegawai daerah.
Kelurahan Keparakan menggelar pelatihan menulis aksara Jawa untuk melestarikan budaya dan menarik minat generasi muda di Jogja.
KA Prameks kembali padat penumpang Senin ini, cek jadwal lengkap rute Jogja–Kutoarjo.
Kulonprogo siapkan program Kampung Redam untuk mencegah konflik horizontal. Lima kalurahan disiapkan menjadi proyek percontohan.
Kejagung menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi IUP PT QSS terkait dugaan ekspor bauksit ilegal di Kalimantan Barat.
