Kulonprogo Siapkan Kampung Redam untuk Cegah Konflik Warga

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mulai menyiapkan program Kampung Redam atau rekonsiliasi dan perdamaian sebagai langkah preventif mencegah potensi konflik horizontal di tingkat masyarakat. Program tersebut digagas bersama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI dan direncanakan diterapkan di sejumlah kalurahan sebagai proyek percontohan.

Inisiatif menghadirkan Kampung Redam di Kulonprogo disebut menjadi bagian dari penguatan kehidupan sosial masyarakat agar tetap harmonis di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat budaya dialog, toleransi, dan penyelesaian persoalan secara damai di tingkat desa maupun kelurahan.

Pemkab Kulonprogo Siapkan Pilot Project

Wakil Bupati Kulonprogo, Ambar Purwoko, mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti rencana tersebut dengan menginstruksikan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) agar menyiapkan mekanisme pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Ambar, Pemkab Kulonprogo akan mengusulkan beberapa wilayah untuk dijadikan percontohan Kampung Redam. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya gesekan antarmasyarakat.

“Kampung Redam tentu akan sangat bagus di Kulonprogo agar bersih dari konflik horizontal,” katanya kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Ia menilai dinamika kehidupan masyarakat memang memiliki potensi memunculkan gesekan sosial. Meski demikian, hingga saat ini kondisi konflik horizontal di Kulonprogo masih tergolong minim dibanding sejumlah daerah lain.

“Kami selalu mengupayakan Kulonprogo damai tanpa konflik horizontal,” tegasnya.

Lima Kalurahan Disiapkan Jadi Percontohan

Kepala Bagian Hukum Setda Kulonprogo, Fita Maharani, menjelaskan Kulonprogo sebenarnya telah memiliki modal sosial kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di sejumlah desa serta aktifnya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Menurut Fita, keberadaan program-program tersebut selama ini menjadi salah satu faktor yang membuat kehidupan sosial masyarakat di Kulonprogo relatif kondusif dan minim konflik.

Meski demikian, Pemkab tetap akan melakukan pemetaan dan penyaringan secara selektif untuk menentukan wilayah yang paling tepat dijadikan Kampung Redam.

“Tentu ada daerah yang sudah sangat terjaga kerukunannya, tetapi ada juga yang memiliki potensi konflik. Peta kerawanan ini yang akan segera kami koordinasikan dengan perangkat daerah serta kapanewon terkait, dan ada lima kalurahan yang sedang kami matangkan untuk menjadi percontohan Kampung Redam ini,” ujarnya.

Saat ini proses pemetaan wilayah masih berlangsung. Pemkab Kulonprogo memastikan tetap akan mengajukan sejumlah kalurahan sebagai bagian dari program Kampung Redam meskipun kondisi perdamaian sosial di daerah tersebut selama ini dinilai cukup baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.