15.342 RTLH di Gunungkidul Masih Menunggu Perbaikan
15.342 RTLH di Gunungkidul masih menunggu perbaikan. Tahun 2026, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5,12 miliar untuk 256 rumah.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Ada tiga persoalan yang dikeluhkan warga kepada para anggota DPRD yang tengah menjalani masa reses.
Tiga masalah itu adalah pembagian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang dinilai tidak tepat sasaran, pembangunan Anggota Dewan menggelar masa reses 1-6 Desember lalu.
Anggota DPRD Gunungkidul Agus Joko Kriswanto mengatakan, masa reses digunakan untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga di tiga kecamatan, meliputi Playen, Wonosari dan Semanu. Intensitas kunjungan antar kecamatan berbeda, sebab disesuaikan dengan waktu kunjungan dan anggaran yang tersedia.
“Saya menggunakan kesempatan untuk bertemu warga di Semanu tiga kali, Wonosari sekali dan Playen dua kali,” kata Agus, Kamis (11/12/2014).
Berbagai masalah diungkapkan warga dalam pertemuan tersebut. Keluhan didominasi masalah seputar pembangunan infrastruktur, penyaluran pupuk bersubsidi dan PSKS yang tidak tetap sasaran.
“Banyak yang dikeluhkan, tapi rata-rata di tiap kecamatan yang saya kunjungi menyebutkan tiga permasalahan itu,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Hal senada juga diungkapkan Edi Susilo anggota DPRD Gunungkidul dari Dapil dua, yang meliputi Kecamatan Ngawen, Nglipar, Gedangsari dan Patuk. Menurut dia, kegiatan reses memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk mengetahui dinamika dan permasalahan yang dialami masyarakat di dapilnya.
“Harusnya dilakukan dalam enam pertemuan, tapi berhubung antusias warga yang begitu tinggi saya sampai melakukan pertemuan delapan kali,” ungkapnya.
Edi menjelaskan, permasalahan warga dapat dikelompokan dalam empat kategori. Keluhan warga yang disampaikan antara lain tentang kelangkaan pupuk, program rumah tak layak huni, bantuan PSKS serta pembangungan infratruktur yang dirasa masih sangat minim.
“Di setiap pertemuan, empat masalah itu yang sering dibicarakan warga,” katanya.
Politisi PAN itu berjanji, segala keluhan akan ditampung dan disampaikan dalam rapat paripurna pendapat Dewan, 31 Desember nanti.
“Untuk antisipasi kami juga akan memanggil SKPD terkait untuk klarifikasi masalah yang ada,” kata Edi lagi.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Gunungkidul Desiyanti menyatakan seluruh Dewan telah menyelesaikan laporan reses sejak Senin (7/12/2014) lalu. Dampaknya, kegiatan Dewan yang telah disusun bisa kembali dilanjutkan.
“Saya bersyukur semua anggota dapat menyerahkan laporan tepat waktu,” kata Desi.
Untuk pertanggungjawaban kegiatan, Desi menyerahkan sepenuhnya ke Inspektorat Daerah. Sebab, merekalah yang memiliki kewenangan untuk menilai kegiatan yang dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
15.342 RTLH di Gunungkidul masih menunggu perbaikan. Tahun 2026, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5,12 miliar untuk 256 rumah.
Tiga wisata Purbosari Temanggung ini berada di kawasan Liyangan, mulai kolam renang mata air, homestay alam, hingga situs bersejarah.
Donald Trump yakin konflik AS-Iran segera berakhir setelah pemilu sela AS pada November, saat Partai Republik terancam kehilangan kendali DPR.
Putus kuliah karena kendala biaya, Muhammad Audi kini menatap masa depan lewat usaha Kopi Roro dari Danais DIY 2026.
Dinsos DIY menyebut pemutakhiran DTSEN dilakukan terus-menerus karena perubahan kondisi warga dapat membuat pemeringkatan desil tidak relevan.
Banjir Nagoya sempat mengganggu latihan tim basket Indonesia. Taufik Hidayat memastikan NOC dan CdM mencari solusi.