PENATAAN GUNUNGKIDUL : Hore, Pemkab akan Bangun Rumah Sakit di Saptosari

Penataan Gunungkidul, tahun depan Pemkab Gunungkidul berencana mendirikan rumah sakit di Saptosari. Gunungkidul.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan tambahan penghasilan dari pajak cukai rokok dari Pemerintah DIY sebesar Rp34,7 miliar. Rencananya, anggaran Rp17,7 miliar akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit tipe D di Saptosari.

Kabar pembuatan rumah sakit itu mendapatkan tanggapan positif dari dewan. Salah satunya diungkapkan Ketua DPRD Gunungkidul Suharno. Dia pun menyambut baik wacana pembangunan rumah sakit di Saptosari. Pasalnya, hal itu merupakan salah satu langkah untuk mencukupi fasilitas kesehatan bagi masyarakat pesisir.

“Sampai saat ini, di sana belum ada klinik kesehatan yang memadai. Jadi, langkah tersebut harus didukung sepenuhnya,” kata Suharno, saat dihubungi, Kamis (1/1/2015).

Dia menjelaskan, berdasarkan regulasi yang ada separuh dari hasil pajak cukai rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara, sisanya digunakan untuk program yang lain, misal pembangunan infrastruktur atau pengentasan kemiskinan.

Terpisah, Sekretaris Daerah Gunungkidul Budi Martono memamaparkan, pemilihan Saptosari berkaitan erat dengan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan yang dikembangkan Pemerintah DIY, sehingga juga dibutuhkan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai.

“Tapi yang paling penting, rumah sakit itu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir,” ungkap Budi.

Dia menjelaskan, pembangunan tersebut akan menggunakan anggaran dari pajak cukai rokok sebesar Rp34,7 miliar. Namun, jumlah tersebut tidak digunakan seluruhnya, sebab ada juga yang digunakan untuk keperluan yang lain.

“Untuk pelayanan kesehatan menggunakan 51% atau Rp17,7 miliar. Selain digunakan membangun rumah sakit, juga untuk melengkapi fasilitas poli paru di RSUD Wonosari,” paparnya.

Budi menambahkan, pembangunan rumah sakit tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Tahap awal, dana yang ada digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan pagar, dan izin Amdal serta membuat detail engineering design.

“Kemungkinan untuk pembangunan fisiknya baru terlaksana di 2016,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.