Soal MBG dan Risiko Keracunan, Pemkab Gunungkidul Hanya Monitoring
Pemkab Gunungkidul menegaskan tidak berwenang memberi sanksi kepada SPPG dalam program MBG karena seluruh pengelolaan berada di BGN.
Ilustrasi obat-obatan (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Obat-obatan, Dinkes Gunungkidul belum mengambil tindakan penarikan obat anestesi karena masih menunggu instruksi.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Dinas Kesehatan Gunungkidul belum mengambil tindakan terkait peredaran obat anestesi Buvanest Spinal produksi PT Kalbe Farma. Mereka berdalih masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat terkait penarikan obat tersebut. (Baca Juga : http://jogja.solopos.com/baca/2015/02/18/obat-obatan-ups-1-241-obat-ditarik-karena-bermasalah-578008">OBAT-OBATAN : Ups, 1.241 Obat Ditarik karena Bermasalah)
Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul Dewi Irawaty mengatakan, tidak tahu secara pasti peredaran obat tersebut. Sebab, obat itu termasuk kategori obat sekunder. Sementara berdasarkan fungsi pengawasan, Dinas hanya melakukan pengawasan terhadap obat dengan kategori primer.
"Kalau ingin tahu peredarannya bisa tanya ke dokter anestesi atau rumah sakit," kata Dewi, Rabu (17/2/2015).
Dia mengaku mengetahui penarikan obat anestesi itu dari media sosial. Penarikan tidak lepas dari dua korban meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Siloam, Karawaci, Tanggerang, beberapa waktu lalu.
“Kalau secara resmi baik dari pemerintah atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan [BPOM) belum ada,” paparnya.
Dewi menegaskan tidak akan mengawasi secara berlebihan. Menurut dia, kebijakan penarikan tergantung dari rumah sakit maupun dokter yang bersangkutan.
“Pastinya kalau ada informasi lebih lanjut BPOM pasti akan memberikan surat resmi,” tegas Dewi.
Terpisah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Aris Suryanto menegaskan, di rumah sakit tidak ada peredaran maupun penggunaan obat anestesi dengan merek Buvanest Spinal. Rumah sakit sudah sejak lama tidak menggunakan obat bikinan PT Kalbe Farma tersebut.
“Apanya yang mau ditarik? Wong kami sudah lama tidak pakai. Untuk perawatan anestesi kami menggunakan obat yang lain,” kata Aris.
Meski tidak menggunakan obat itu, Aris mengakui sempat ada distributor obat tersebut datang ke rumah sakit. Tujuannya, untuk menanyakan apakah obat itu masih ada atau tidak.
“Kalau tidak salah, orang itu datang Senin lalu,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menegaskan tidak berwenang memberi sanksi kepada SPPG dalam program MBG karena seluruh pengelolaan berada di BGN.
Lonjakan operasi plastik di kalangan anak muda Jepang memicu kekhawatiran. Bahkan anak lulusan SD mulai menjalani operasi kelopak mata dengan persetujuan orang
Federasi Sepak Bola Laos melaporkan dugaan match fixing yang menyeret Timnas Laos di Piala AFF 2026. Polisi diminta menyelidiki indikasi manipulasi pertandingan
Xiaomi resmi meluncurkan HyperOS 4 di China. Sistem operasi terbaru ini membawa desain transparan ala kaca, AI Assistant 2.0, performa lebih cepat, dan fitur li
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY terus menggaungkan semangat literasi melalui bedah buku Homepower
Pendapatan transfer Kulonprogo turun Rp114,66 miliar pada APBD Perubahan 2026. DPRD meminta Pemkab mengubah strategi fiskal.