Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Ilustrasi Pilkada (Dok/JIBI/Solopos)
PILKADA 2015 : 3 Kabupaten Membutuhkan Rp61 Miliar
Pilkada 2015 yang rencananya digelar Desember 2015 di tiga kabupaten membutuhkan dana hingga Rp61 miliar.
Harianjogja.com, JOGJA-Komisioner KPU DIY Bidang Logistik Guno Tri Tjahyoko mengatakan, tiga kabupaten (Bantul, Gunungkidul, dan Sleman) sudah siap menggelar pilkada pada serentak Desember mendatang. Semua KPU dari ketiga kabupaten tersebut sudah melakukan revisi anggaran pilkada.
Sleman yang anggarannya Rp30,6 miliar (untuk dua putaran), sudah direvisi menjadi Rp23,6 miliar.
Gunungkidul dari Rp22,8 miliar menjadi Rp18,8 miliar. Bantul dari Rp22,3 miliar menjadi Rp18,6 miliar.
Hanya saja, menurut Guno, khusus Kabupaten Bantul, dari total kebutuhan dana, sebesar Rp5,6 miliar lagi belum tersedia. Hal itu diakui Guno, karena skema awal Pemda Bantul tidak menganggarkan untuk dua putaran.
Saat ini KPU Bantul masih terus berupaya agar kekurangan dana pilkada bisa terealisasi maksimal Agustus mendatang.
"Kalau melewati Agustus tahapan pilkada bisa terganggu," kata Guno dalam jumpa pers di kantor KPU DIY, Kamis (7/5/2015)
Ketua KPU Bantul M.Johan Komara menambahkan, kemungkinan besar kekurangan dana pilkada akan ditutupi Pemkab melalui dana hibah dari Pemda DIY, karena tahun ini Bantul mendapat alokasi dana hibah Rp3,5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.