Berniat Foto, 4 Turis Asal Sukoharjo Terseret Ombak Pantai Jungwok, 1 Orang Tewas
Empat wisatawan terseret ombak Pantai Jungwok Gunungkidul saat hendak berfoto. Seorang wisatawan asal Solo meninggal dunia.
AKSI CINTA LINGKUNGAN Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Kota Kediri mencabut paku yang menancap pada pohon disepanjang Jalan protokol Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (17/4). Aksi mencabut paku bekas poster Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg serta media promosi itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 april mendatang serta sekaligus sebagai bentuk upaya penyelamatan pohon yang berfungsi sebagai penghijauan kota. ANTARA FOTO/Rudi Muly
Pilkada Gunungkidul dikeluhkan oleh kontestan karena alat peraga belum terpasang hingga hari ke empat masa kampanye
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gunungkidul hari ini akan melayangkan surat resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengetahui perkembangan pengadaan alat peraga dan bahan kampanye. Langkah itu diambil sebagai bentuk tindak lanjut atas keluhan dari tim sukses pasangan calon.
Anggota Panwaslu Gunungkidul Divisi Pengawasan Budi Haryanto mengakui, jika pihaknya mendapatkan keluhan dari beberapa pasangan calon. Inti dari aduan tersebut untuk mempertanyakan kenapa hingga hari keempat kampanye belum ada satupun alat atau bahan kampanye yang dipasang KPU.
“Kemarin [Sabtu, 29/8/2015] beberapa timses pasangan mulai mempertanyakan keberadaan alat peraga dan bahan kampanye yang disediakan negara,” kata Budi saat dihubungi awak media, Minggu (30/8/2015).
Dia menjelaskan, dalam aduan tersebut, timses pasangan calon mengaku dirugikan dengan kejadian ini. Terlebih lagi sesuai aturan yang berlaku, ruang gerak pasangan untuk pengadaan alat peraga itu juga sangat terbatas.
Calon masih diperbolehkan membuat alat peraga, dengan catatan selain fasilitas yang diberikan KPU. Selain itu, jumlah nominal pengadaan yang diperbolehkan tidak melebihi dari Rp25.000 per item.
“Berhubung ada fasilitas negara, harusnya alat-alat itu sudah ada sejak hari pertama kampanye. Tapi faktanya, hingga sekarang belum ada satu pun yang terpasang,” ungkap Budi menirukan keluhan dari timses.
Lebih jauh dikatakan Budi, selain surat resmi sebagai bentuk peringatan awal, Panwaslu juga akan melakukan audiensi dengan KPU. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan sebenarnya mengenai pemberian fasilitas dalam berkampanye.
“Ada beberapa informasi yang berkembang di masyarakat dengan versi yang berbeda. Jadi lewat pertemuan itu, kami ingin tahu yang sebenarnya seperti apa?” ujar Budi.
Terpisah, Ketua KPU Gunungkidul Mohammad Zainuri Ikhsan mengakui sudah menyampaikan ke timses pasangan jika pengadaan alat peraga dan bahan kampanye ada sedikit keterlambatan. Namun demikian, Ikhsan tidak mengetahui apakah informasi tersebut sampai di masing-masing calon atau tidak.
“Harusnya semua sudah pada tahu, karena informasi ini diberikan satu hari sebelum kampanye damai dilakukan. Ke depannya, jika ada koordinasi lagi kami akan langsung mengundang ketua timses guna menjamin informasi yang disampaikan sampai ke pasangan,” tutur Ikhsan.
Dia menegaskan, KPU tetap serius dalam penyelenggaraan pilkada. Hanya saja, sambung Ikhsan, pengadaan alat peraga dan bahan tidak bisa langsung jadi karena butuh proses pencetakan, terlebih lagi saat penyerahan desain, ada dua pasangan yang terlambat menyerahkan berkasnya.
“Otomatis berpengaruh terhadap pencetakan, tapi mudah-mudahan di tanggal 2 September ini sudah jadi, sehingga bisa segera dipasang. Rencananya besok [hari ini] kami juga akan mengecek perkembangan pencetakan,” kata Ikhsan lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Empat wisatawan terseret ombak Pantai Jungwok Gunungkidul saat hendak berfoto. Seorang wisatawan asal Solo meninggal dunia.
FAO menyebut gangguan pelayaran Selat Hormuz memicu kelangkaan pupuk global, menaikkan harga energi dan mengancam produksi pangan.
Kejagung melelang 436.283,08 ton batu bara terkait perkara Samin Tan dengan nilai limit Rp178,8 miliar.
DPRD Kota Jogja mendorong penataan PKL Malioboro dilakukan holistik, termasuk meningkatkan kunjungan ke Teras Malioboro.
Rusia diduga memasok informasi intelijen kepada Iran lewat satelit mata-mata untuk membantu serangan presisi terhadap aset militer AS.
KPK mengungkap modus kasus HGB Summarecon yang menyeret pejabat ATR/BPN, pihak swasta, dan uang sitaan senilai Rp106,3 miliar.