Gunungkidul Dapat Rp8 Miliar, Ini Rencana Penggunaannya
Gunungkidul mendapat tambahan Rp8 miliar dari Pemerintah Pusat untuk APBD Perubahan 2026, sementara kebutuhan belanja pegawai masih menjadi perhatian.
dokumen
CPNS Gunungkidul masih menjalani moratorium.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul memastikan tidak ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun ini. Kebijakan itu berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Adanya moratorium ini, masyarakat diminta waspada terhadap upaya penipuan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab berkaitan dengan rekrutmen CPNS. Jika menemukan modus penipuan ini diharapkan untuk mengkonfirmasi ke kantor BKD.
Kepala BKD Gunungkidul Sigit Purwanto mengatakan, tahun ini tidak ada lowongan untuk penambahan pegawai. Kebijakan ini berlaku secara nasional karena disesuaikan dengan SE dari Kemenpan-RB.
“Kami tidak tahu moratorium ini berlaku hingga kapan. Tapi yang jelas, untuk tahun ini saya pastikan tidak ada rekrutmen CPNS,” kata Sigit saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/10/2015).
Meski tidak ada penambahan pegawai, Sigit mengakui jika pemkab tetap melakukan pendataan terhadap formasi kebutuhan pegawai di Gunungkidul. Data tersebut juga sudah diserahkan ke pusat, namun saat disinggung berapa jumlah yang diberikan, Sigit mengaku belum bisa menyebutkannya.
Dia berdalih, data yang dikirim masih harus divalidasi dan diverifikasi oleh kementerian, sehingga data yang disodorkan tersebut masih bisa berubah. “Nanti kalau sudah selesai prosesnya, hasilnya akan diberikan ke kami lagi. tapi jika dilihat pada kebutuhan di 2014, masih ada sekitar 1.900an pegawai,” kata Sigit lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul mendapat tambahan Rp8 miliar dari Pemerintah Pusat untuk APBD Perubahan 2026, sementara kebutuhan belanja pegawai masih menjadi perhatian.
Akademisi mendorong RPPLH DIY 2026–2056 terintegrasi dengan tata ruang, pembangunan, penganggaran, dan program lingkungan.
Kemenhub mempercepat perbaikan terminal, bandara, dan pelabuhan terdampak gempa NTT. Distribusi logistik dialihkan lewat jalur laut jika akses darat terganggu.
Muktamar Ke-35 NU membahas perubahan AD/ART dan mekanisme pemilihan PBNU. Simak agenda Komisi Organisasi dan tahapan sidang muktamar.
24 lurah petahana dan 4 pamong maju Pilur Bantul 2026. Simak aturan cuti, pengunduran diri, serta jadwal tahapan pemilihan lurah.
Polda Metro Jaya mengungkap kronologi Bambang Setiyawan meninggal saat kericuhan Pejompongan. Keluarga menolak otopsi.