APBD GUNUNGKIDUL 2016 : 60% Anggaran untuk Gaji Pegawai

APBD Gunungkidul 2016, sebanyak 60% anggaran habis untuk gaji pegawai

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Gunungkidul 2016 mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah ini hampir 60% anggaran digunakan belanja pegawai yakni sebesar Rp964 miliar.

Sekretaris Fraksi Handayani DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mengatakan, pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan sekitar Rp1,6 triliun. Dari jumlah ini diimplementasikan dalam belanja tidak langsung sekitar Rp1,14 triliun dan belanja langsung sekitar Rp491,89 juta.

“Dari belanja tidak langsung ini terbagi dalam beberapa item, seperto belanja pegawai, bunga, hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga,” kata Riyanto kepada Harian Jogja, Rabu (11/11/2015).

Dia menjelaskan, dari total belanja yang ada mayoritas digunakan untuk belanja pegawai. Untuk gaji pegawai, anggaran yang disediakan sebesar Rp964 miliar. “Kalau dipresentasekan, jumlahnya mencapai 60% dari total seluruh belanja. Sedangkan jika ditotal untuk belanja tidak langsung angkanya mencapai 70%,” ujarnya.

Anton menambahkan, anggaran tersebut masih bisa bertambah. Hal ini bisa dilihat dari rencana kegiatan belanja langsung, di mana dalam penggunaannya masih ada penyisihan mata anggaran sebesar 6% untuk belanja pegawai. “Kisarannya ada tambahan Rp29 juta,” imbuhnya.

Menurut dia, porsi gaji pegawai dalam APBD yang masih besar belum bisa ideal, karena masih berorientasi pada kepentingan operasional birokrat. Padahal untuk menekan besaran gaji pegawai, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan moratorium penerimaan PNS. Namun langkah ini juga belum efektif untuk menekan besaran pengeluaran untuk gaji pegawai.

“Yang lebih mengherankan lagi, saat sekarang sudah banyak pegawai yang memasuki masa pensiun. Tetapi mengapa belanja pegawai masih banyak menyedot anggaran dalam struktur APBD,” kata Politis Nasdem ini.

Dia pun berharap, komposisi ini harus bisa diubah. Jika memang tidak bisa menyesuaikan porsi dari pemerintah pusat, paling tidak porsi yang ada di bagi 60% untuk belanja tidak langsung dan sisa 40% untuk kepentingan belanja langsung.

“Kami mohon itu bisa diusahakan, karena ini juga menyangkut kepentingan pembangunan di masyarakat,” kata Anton lagi.

Terpisah, Pejabat Bupati Gunungkidul Budi Antono mengatakan, anggaran belanja pegawai tinggi dikarenakan selain untuk gaji dan tunjangan, anggaran tersebut juga digunakan untuk representasi, iuran Jaminan Kesehatan Nasional, tunjangan profesi guru.

“Di samping itu ada juga untuk tunjangan perumahan, insentif pajak dan retribusi, serta tambahan penghasilan bagi PNS,” kata Budi.

Lebih jauh dikatakan Budi, berdasarkan proyeksi yang ada maka di Gunungkidul tidak ada surplus atau pun devisit anggaran. Hal ini tercermin dari komposisi pendapatan daerah serta kebutuhan pengeluaran yang dimiliki.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.