KEBIJAKAN KOTA JOGJA : 4 Tahun Kepemimpinan Haryadi, Cukup Baik tapi Jauh Dari Harapan

Kebijakan Kota Jogja yang dijalankan oleh Walikota dan Wakil Walikota Haryadi Suyuti dan Imam Priyono sudah berjalan empat tahun

Harianjogja.com, JOGJA -- Tepat empat tahun Haryadi Suyuti dan Imam Priyono memimpin kota Jogja sebagai walikota dan wakil walikota. Berbagai kebijakan untuk memajukan kota Jogja sudah dilakukan namun kepemimpinan mereka masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Di masa kampanyenya empat tahun lalu, pasangan ini berkomitmen untuk tetap menjaga keistimewaan Jogja. Menurut mereka keistimewaan Jogja adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Haryadi dan Imam pun berpandangan untuk menjadikan Kota Jogja sebagai kota pendidikan dan kota wisata budaya. Selain itu mereka memiliki visi untuk membuat kota ini sebagai pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan.

Anggota komisi C DPRD DIY Chang Wendriyanto manilai pemerintahan Haryadi sudah cukup baik tetapi masih jauh dari harapan. Beberapa kebijakan menurutnya masih dieksekusi tanpa perencanaan yang matang.

"Contohnya untuk jalan macet itu belum ada solusi yang pas. Padahal ke depan Jogja akan semakin macet," ujar mantan ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Periode 2009-2014 ini Sabtu (19/12/2015).

Selain masalah jalan, menjamurnya minimarket berjaringan dianggapnya menjadi tantangan baru. Kebijakan pembatasan yang dulu sempat diterapkan sekarang kembali mengendor dan membuat toko semacam itu kembali menjamur. Imbasnya ada pada usaha yang dikelola masyarakat dan tergusurnya pasar tradisional.

Bila tak ada lamgkah kebijakan yang baik, Chang khawatir angka kemiskinan akan terus bertambah karena makin banyak warung kecil yang gulung tikar. Langkah pembatasan itu menurutnya juga harus diimbangi dengan penataan pasar-pasar tradisional.

"Kalau tidak segera ada langkah ini bisa berdampak tidak baik. Sama juga seperti kasus munculnya banyak Hotel yang bermasalah, ini juga kita cermati bagaimana pemerintah mengawasinya," imbuh dia.

Kritik lain dari politisi PDIP ini menyasar pada penataan kawasan Malioboro yang tak konsisten. Kawasan yang menjadi ikon kota Jogja ini sering menjadi sasaran berbagai program penataan yang sayangnya tak berkesinambungan.

Niat menjadikannya kawasan pejalan kaki misalnya tak diimbangi dengan penanaman pohon perindang. Wacana penataan reklame pun entah bagaimana kabarnya dan malah terpasang videotron di beberapa titik.

"Sepertinya tidak ada grand design dalam kebijakan pemerintah. Harapannya pemerintah sekarang bisa menentukan kebijakan yang bisa dilanjutkan kepala daerah periode berikutnya," tandas dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.