PEMKAB GUNUNGKIDUL : Opini WTP Masih Jadi Prioritas Utama, Dapatkah Tercapai?

Pemkab Gunungkidul menargetkan WTP

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan masih menjadi target utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di 2016. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh SKPD untuk mewujudkan hal tersebut. Sebab dari empat kabuparten dan satu kotamadya di DIY, hanya Gunungkidul yang belum mendapatkan predikat tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gunungkidul Agus Kamtono mengatakan, opini WTP merupakan harga mati yang harus diraih di tahun ini. Dia menjelaskan, hal ini tergambar dalam kegiatan malam refleksi yang di gelar di Bangsal Sewokoprojo pada Kamis (31/12/2015).

“Memang ada beberapa target yang ingin dicapai di tahun ini, misal harmonisasi antar umat beragam, pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata. Namun yang paling utama ingin diraih adalah opini WTP dari BPK,” kata Agus kepada Harianjogja.com, Jumat (1/1/2016).

Dia menekankan, kerukunan umat beragama merupakan hal yang tak kalah penting, tapi jika dilihat saat ini kondisi di Gunungkidul telah harmonis. Oleh karenanya tinggal mempertahankan keadaan yang sudah ada. Sementara itu, untuk target WTP hingga saat ini masih saja gagal di setiap tahunnya. “Untuk itu seluruh pegawai atau kepala SKPD harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai hal tersebut,” ujarnya.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk memeroleh target ini, selain memerbaiki segala catatan yang ditemukan BPK, setiap instansi juga diminta untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar kesalahan yang muncul bisa dikurangi sehingga target tersebut bisa terpenuhi.

“Kuncinya adalah koordinasi. Apa yang sudah dilakukan atau masalah apa yang dihadapi dibicarakan sehingga bisa diambil jalan keluar secara bersama-sama,” kata Agus.

Berkaitan dengan komitmen pegawai, Agus mengakui bahwa Pejabat Bupati Gunungkidul sempat memberikan sindiran minimnya partisipasi pegawai saat pelaksanaan malam refleksi di Bangsal Sewokoprojo. Meski terkesan kecil, kata dia, hal ini bisa menjadi gambaran, sehingga para pegawai diminta untuk meningkatkan kinerja maupun dedikasinya.

“Acara itu belum selesai [malam perenungan], tapi sudah banyak kursi yang kosong. Hal inilah yang membuat Pak Budi memberikan sindiran, karena hal-hal kecil saja tidak bisa terselesaikan dengan baik, apalagi yang menyangkut masalah besar,” paparnya.

Untuk diketahui, target memeroleh WTP sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. hingga sekarang, proses perbaikan juga terus dilakukan, dengan harapan target tersebut makin mudah didapatkan.

Salah satu upaya perbaikan catatan dapat dilihat dalam Upaya yang dilakukan dengan memerbaiki segala temuan dari 2003-2014, salah satunya mengenai masalah penerbitan 21 sertifikat yang hilang.

Pejabat Sekretaris Daerah Gunungkidul Supartono mengatakan, proses penerbitan 21 sertifikat telah diurus di Badan Pertanahan Nasional. Sebelum proses dilakukan, awalnya ada 32 bidang tanah yang bermasalah, namun setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi jumlahnya berkurang sepuluh bidang.

“Memang yang diberikan ke kami ada 32 sertifikat yang hilang, namun setelah dicek ternyata hanya 21 yang hilang,” kata Supartono kepada wartawan, Jumat (27/11/2015).

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan penerbitan 21 sertifikat pengganti. Hanya saja, sertifikat itu hanya berlaku sementara, karena saat sertifikat yang asli ditemukan maka duplikat itu akan dicabut oleh BPN. “Dengan dikelurkannya 21 sertifikta itu, saya yakin upaya meraih WTP bisa lebih mudah lagi,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.