ORMAS GAFATAR : Di Bantul, Gafatar Terdaftar di Pemkab

Ormas Gafatar di Bantul trdaftar secara resmi

Harianjogja.com, BANTUL- Organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang menghebohkan publik belakangan ini ternyata terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul.

Kepala Kesbangpol Bantul Ag Sumasriyana mengatakan, ormas Gafatar terdaftar pada Desember 2011. “Mereka mengajukan pendaftaran sejak November 2011, setelah memenuhi syarat lalu saya keluarkan SKT [Surat Keterangan Terdaftar],” terang Ag Sumasriyana, Rabu (13/1/2016).

Setelah SKT terbit, ormas tersebut sempat membuka sekretariat di Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Namun kemudian warga setempat tidak menerima. “Mereka sempat cari tempat ke Sewon dan Piyungan,” ujarnya lagi.

Pada April 2012, sempat terbit surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memerintahkan pemerintah daerah untuk tidak melayani pendaftaran Gafatar.

Pasalnya, organisasi ini terindikasi terkait dengan aliran Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Ahmad Musadeq yang sebelumnya pernah dilarang pemerintah. “Tapi SKT sudah terlanjur terbit, kalau digugurkan akan berurusan dengan hukum,” imbuhnya.

Pada Januari 2015, Sumasriyana terakhir berkoordinasi dengan pengurus Gafatar Bantul. Mereka mengeluhkan karena tidak diterima oleh otoritas desa atau kecamatan saat hendak berkegiatan. Pemerintah desa menurut Sumasriyana keberatan menerima Gafatar.

“Karena sejak ada surat Kemendagri pada 2012 yang melarang pemerintah daerah melayani organisasi ini kami juga membuat surat edaran ke pemerintah desa,” paparnya lagi.

Baru setelah kasus hilangnya sejumlah warga Jogja mencuat beberapa hari terakhir, keberadaan ormas Gafatar resmi dinyatakan ilegal dan Kesbangpol dapat mencabut status terdaftar. “Belum lama ini Kemendagri sudah menyatakan itu ormas terlarang atau ilegal,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.