Uji 5G XLSMART di Kereta Jogja-Solo, Konektivitas Jadi Sorotan
Pengujian jaringan 5G di kereta Jogja–Solo mencatat kecepatan unduh lebih dari 200 Mbps di sejumlah titik, di tengah pertumbuhan trafik internet 17%.
Ilustrasi check in di hotel (Dailyfinance.com)
Moratorium hotel diharapkan dijalankan secara tegas.
Harianjogja.com, SLEMAN-Terkait kritik kebijakan yang berubah saat pemimpin berganti, Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan Perbup tersebut demi penataan wilayah dan lingkungan hidup yang lebih baik.
Menurut dia pesatnya pembangunan hotel, apartemen, dan kondotel berpengaruh besar terhadap daya dukung lingkungan terutama ketersediaan air, daya dukung lahan, serta infrastruktur mulai jalan serta saluran limbah drainase lingkungan.
"Ada juga dampak sosial di sekitar lokasi pembangunan. Aspek ini juga perlu menjadi perhatian bersama,” katanya, Kamis (4/2/2016)
Kendati demikian kewenangannya hanya membatasi pengajuan izin baru. Sedangkan untuk izin lama tetap diproses karena penjabat bupati tidak boleh membatalkan izin yang berjalan.
"Tapi tidak berarti semua akan diizinkan. Bisa saja ditolak karena tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah),” katanya.
Diakuinya, Perbup yang dikeluarkan melekat dengan inisiatif bupati yang menjabat saat itu. Akan tetapi penyusunannya melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga sesuai dengan kebutuhan saat ini.
"Masyarakat juga turut mengawasinya. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menerapkan suatu kebijakan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengujian jaringan 5G di kereta Jogja–Solo mencatat kecepatan unduh lebih dari 200 Mbps di sejumlah titik, di tengah pertumbuhan trafik internet 17%.
Walhi mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi tersangka karhutla dan menelusuri perusahaan yang terafiliasi investor asing.
Dosen UII mendampingi kelompok PKK Dusun Tiyasan, Sleman, membuat batik ecoprint berbahan daun dan bunga lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran kedaruratan bencana tidak disamakan dengan OPD lain demi menjaga kesiapsiagaan menghadapi banjir.
DPRD DIY akan berkomunikasi dengan Polda DIY untuk mengevaluasi pengamanan demonstrasi dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi di Jogja.
Geopark Gunungsewu akan menjalani revalidasi UNESCO 2027. Pemkab Gunungkidul menyiapkan perbaikan sejumlah catatan asesor.