DPRD DIY Minta Polisi Evaluasi Pengamanan Demonstrasi di Jogja

Harianjogja.com, JOGJA— DPRD DIY menyoroti penanganan sejumlah demonstrasi di Jogja yang berujung kericuhan. Kepolisian diminta mengevaluasi pola pengamanan, termasuk perlakuan terhadap peserta aksi setelah demonstrasi selesai, menyusul munculnya dugaan kekerasan dalam sejumlah peristiwa.

Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Yan Kurnia Kustanto, mengatakan pihaknya akan mengupayakan komunikasi kelembagaan dengan Polda DIY. Pembahasan tersebut diharapkan melibatkan fraksi-fraksi lain agar evaluasi penanganan massa aksi dapat segera dilakukan.

"Kami akan menemui pimpinan DPRD secara kelembagaan untuk membangun komunikasi dengan Polda DIY bersama fraksi-fraksi lainnya. Harapannya, segera dilakukan evaluasi terhadap penanganan massa aksi pascademonstrasi," kata Yan, Selasa (10/11/2026).

Sejumlah Demonstrasi di Jogja Berujung Kericuhan

Perhatian DPRD DIY muncul setelah beberapa demonstrasi di Jogja diwarnai kericuhan. Insiden terjadi di Simpang Gramedia pada 1 September 2026, kemudian kembali berlangsung saat unjuk rasa di sekitar Malioboro pada 20 Oktober dan 28 Oktober.

Kericuhan juga terjadi dalam demonstrasi terakhir pada Selasa (10/11/2026), yang berlangsung hingga dini hari. Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan persoalan terkait pengamanan ketika aksi berlangsung maupun perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap setelah demonstrasi berakhir.

Sebelumnya, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Uli, menyebut ada 34 orang yang sempat diamankan polisi dalam rangkaian peristiwa 28 Oktober. Mereka mengklaim tidak semua orang yang ditangkap merupakan peserta demonstrasi.

Meski seluruh orang yang diamankan telah dibebaskan, aliansi tersebut masih mempersoalkan dugaan kekerasan selama proses penangkapan dan pemeriksaan.

Tim Advokasi Catat Korban Luka

Persoalan lain disampaikan Tim Advokasi Bara Adil (Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan). Tim tersebut mencatat sedikitnya delapan korban luka berat dan 24 korban luka ringan berdasarkan pengaduan yang diterima.

Jenis luka yang dilaporkan beragam, mulai dari memar dan luka sobek hingga kepala bocor serta patah tulang.

Perwakilan Bara Adil, Royyan Juliazka, juga menyoroti dugaan keterlibatan kelompok sipil tak dikenal dalam kekerasan terhadap demonstran. Berdasarkan dokumentasi yang dihimpun tim advokasi, kelompok tersebut disebut berada di sekitar barisan aparat dan membawa benda-benda yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan.

Tujuh Fraksi DPRD DIY Dukung Pencabutan Surat Pemanggilan

Di tengah berbagai persoalan tersebut, tujuh fraksi DPRD DIY menyatakan sikap bersama untuk mendukung pencabutan surat pemanggilan kepolisian terhadap peserta demonstrasi 20 Oktober 2026 di Malioboro. Mereka juga mendorong pemberian kompensasi kepada demonstran yang mengalami luka-luka.

Pernyataan tersebut ditandatangani perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PKB, PAN, Golkar, serta Fraksi Gabungan PPP, PSI, dan NasDem.

Sikap bersama itu menjadi salah satu bentuk respons DPRD DIY terhadap tuntutan mahasiswa agar penanganan peserta aksi turut dievaluasi.

Yan mengatakan penyampaian aspirasi masyarakat perlu diberi ruang dan ditindaklanjuti secara tepat. Menurut dia, upaya menjaga ketertiban daerah tidak boleh membuat persoalan yang dialami masyarakat justru terabaikan.

"Kita harus menjaga Yogyakarta tetap damai. Jangan sampai ada sesuatu yang justru memperkeruh keadaan. Aspirasi mahasiswa harus ditampung dan disikapi dengan baik," ujarnya.

Dia berharap komunikasi antara DPRD DIY dan Polda DIY dapat segera terlaksana sehingga berbagai persoalan pascademonstrasi memperoleh tindak lanjut. Evaluasi dinilai diperlukan agar penanganan aksi berikutnya tidak kembali memunculkan persoalan serupa.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.