Tok, DPR Resmi Sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
Ratusan botol miras yang berhasil disita Polres Bantul, Rabu (2/9/2015) siang. (JIBI/Harian Jogja/Arief Junianto)
Peredaran miras Sleman diperparah dengan masuknya miras dari luar daerah
Harianjogja.com, SLEMAN- Peredaran minuman keras (miras) di Sleman diperparah dengan masuknya miras dari luar daerah.
Kepala Satpol PP Sleman, Joko Supriyanto menilai, tingginya kasus penjualan miras lintas daerah dimungkinkan terjadi akibat perbedaan aturan di masing-masing daerah.
Dia berharap, ada penyesuaian dan penyelarasan aturan antardaerah agar peredaran miras dapat ditekan. Sayangnya, kata Joko, masing-masing daerah memiliki hak otonomi mengatur daerahnya.
"Ini yang sulit. Masing-masing Pemda memiliki hak otonomi untuk mengeluarkan aturan. Ya, kalau tidak bisa dipaksa aturannya sama setidaknya ada penyelarasan demi menekan peredaran miras,” ungkapnya, baru-baru ini.
Pentingnya penyelarasan aturan peredaran miras antardaerah, kata Joko, didasarkan pada fakta di mana wilayah perbatasan merupakan lokasi yang rawan terjadi penyelundupan miras.
"Batas antarwilayah yang beda tipis, di situ peluang terjadinya penyelundupan miras. Kami hanya bisa meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah rawan untuk menekan aksi itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
Ombudsman menghimpun temuan Program MBG dari 34 provinsi dan menyiapkan policy brief untuk memperkuat tata kelola BGN.
Riparkap Sleman disiapkan menjadi acuan pengembangan pariwisata selama 20 tahun, dengan evaluasi dan penyesuaian setiap lima tahun.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.