Manunggal Fair Kulonprogo 2026 Digelar Tanpa Pakai APBD
Manunggal Fair Kulonprogo 2026 digelar tanpa APBD dan melibatkan 125 UMKM lokal. Pengunjung hingga hari ketujuh melampaui 100 ribu orang.
Foto ilustrasi pipa air bersih dari sumber air. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—DPRD Kulonprogo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo memperluas jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan Menoreh. Langkah tersebut dinilai penting karena masih ada sejumlah keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih, terutama di wilayah perbukitan yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulonprogo tahun ini telah merampungkan pengerjaan SPAM di enam titik yang tersebar di sejumlah kalurahan. Infrastruktur tersebut menjangkau hingga 570 sambungan rumah (SR) dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) DIY dan APBD murni Kulonprogo.
Penetapan enam titik SPAM tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah yang menjadi langganan kekeringan ketika musim kemarau. Pembangunan jaringan air bersih di kawasan Menoreh diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air.
DPRD Dorong Perluasan Jaringan SPAM
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kulonprogo Pancar Topo Driyo mengapresiasi realisasi proyek infrastruktur SPAM tersebut. Menurutnya, keberadaan jaringan air bersih sangat vital untuk menanggulangi persoalan krisis dan kekurangan air bersih yang sering terjadi di wilayah pegunungan Menoreh, khususnya Kapanewon Samigaluh.
Namun, Pancar menilai pembangunan yang telah dilakukan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, DPRD Kulonprogo mendorong penambahan jaringan dan penyelesaian sambungan rumah pada tahun anggaran mendatang.
"Mengingat masih adanya sejumlah KK (Kepala Keluarga) yang belum terjangkau akses air bersih, Komisi III DPRD Kulonprogo berkomitmen untuk terus mendorong Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melalui Dinas PUPKP agar dapat mengupayakan kembali penambahan jaringan dan penyelesaian Sambungan Rumah (SR) secara menyeluruh pada tahun-tahun anggaran mendatang," katanya saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).
Pancar berharap program penyediaan air bersih tersebut tidak berhenti pada pembangunan enam titik SPAM. Menurutnya, program perlu dilanjutkan hingga seluruh padukuhan dan masyarakat di kawasan perbukitan Menoreh dapat memperoleh akses air bersih secara penuh.
Enam Kalurahan Dapat SPAM
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Kulonprogo Rahmawan Novianto mengatakan enam titik SPAM yang dikerjakan tahun ini berada di Kalurahan Jatimulyo, Ngargosari, Pendoworejo, Sidoharjo, Kalirejo, dan Purwosari.
Dari enam titik tersebut, SPAM di Kalurahan Purwosari menjadi satu-satunya proyek yang menggunakan anggaran APBD murni Kulonprogo 2026. Sementara lima titik lainnya menggunakan anggaran Danais DIY.
"Pelaksanaannya semua sudah selesai sejak 16 September lalu di enam kalurahan dengan menjangkau 570 sambungan rumah. Belum bisa menjangkau semua secara bertahap kami usulkan," ungkapnya saat dikonfirmasi terpisah.
Pembangunan enam titik SPAM tersebut berlangsung selama 150 hari kalender dan dimulai pada April 2026. Meski telah menjangkau 570 sambungan rumah, Rahmawan mengakui cakupan jaringan air bersih tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan dampak kekeringan yang terjadi sekarang.
Rincian Anggaran SPAM Kulonprogo
Anggaran pembangunan SPAM di masing-masing kalurahan berbeda. Di Kalurahan Jatimulyo, anggaran yang digunakan mencapai Rp1.137.500.000.
Sementara itu, pembangunan SPAM di Kalurahan Ngargosari mendapatkan anggaran Rp875 juta. Untuk Pendoworejo dialokasikan Rp700 juta, sedangkan Sidoharjo sebesar Rp875 juta.
Adapun anggaran untuk SPAM di Kalurahan Kalirejo mencapai Rp450 juta dan Kalurahan Purwosari sebesar Rp300 juta.
Dengan enam titik yang telah selesai dikerjakan, pembangunan SPAM tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan Menoreh. Namun, DPRD Kulonprogo menilai perluasan jaringan tetap diperlukan agar keluarga yang belum memperoleh akses air bersih dapat terlayani secara bertahap pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Manunggal Fair Kulonprogo 2026 digelar tanpa APBD dan melibatkan 125 UMKM lokal. Pengunjung hingga hari ketujuh melampaui 100 ribu orang.
Ombudsman menghimpun temuan Program MBG dari 34 provinsi dan menyiapkan policy brief untuk memperkuat tata kelola BGN.
Riparkap Sleman disiapkan menjadi acuan pengembangan pariwisata selama 20 tahun, dengan evaluasi dan penyesuaian setiap lima tahun.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.